Pucuk Dicinta Ulam Pun Tiba! Anies Akhirnya Kasih Tempat Tinggal Buat Korban Penggusuran!
Setelah tertunda selama lima tahun, 75 korban penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan, akhirnya akan memiliki tempat tinggal. Mereka akan ditempatkan di rumah susun (rusun) sewa, di Cakung, Jakarta Timur.
Rencana itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyampaikan pencanangan pembangunan rusun tersebut pada Kamis (7/10/2021). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan pembangunan rampung pada Maret 2022. Baca Juga: Kabar Gembira Buat Anies Baswedan! Ada Partai Politik yang Bisa Jadi Kendaraan Menuju Pilpres 2024!
“Alhamdulillah prosesnya memang panjang karena harus semuanya tertib administrasi dan memastikan semua dijalankan dengan baik,” ujar Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan kampung susun di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/10/2021).
Seperti rusun milik Pemprov lainnya, rusun Cakung menyediakan ruang terbuka untuk menyerap air hujan. Baca Juga: Orang PDIP Semprot Anies Baswedan: Jangan Dikira Kami Sengaja Ganjal Ambisi Politikmu!
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan, rusun Cakung terdiri dua blok dengan ketinggian lima lantai, dengan hunian sebanyak 79 unit. Bangunan ini dilengkapi dengan sarana prasarana seperti ruang serbaguna, musholla, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor Rukun Tetangga, taman kanak-kanak, play ground, lahan parkir, dan taman.
Luas lahan rusun hunian ini sekitar 4.407 meter persegi (m2). Lahan terebut merupakan bagian dari lahan seluas 29.070 m2 dan tercatat sebagai aset milik Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman (UPK-PPUKMP) Pulogadung, Jakarta Timur.
Anies menyampaikan, proses perencanaan pembangunan rusun melibatkan warga calon penghuni. Sehingga, bentuk fisik hunian yang terbangun merupakan wujud aspirasi warga.
“Keterlibatan warga sejak awal pembangunan akan menumbuhkan rasa menjaga, merawat hunian sebaik mungkin untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Rusun Cakung merupakan rusun sewa pertama milik Pemprov DKI yang memiliki mezzanine atau lantai tingkat di tiap unit huniannya.
Joko memastikan, secara umum bangunan tetap dalam bentuk rusun. Namun dengan desain yang baik akan mendorong terciptanya interaksi antar warga seperti dalam kehidupan bermasyarakat di kampung.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyambut positif pembangunan rusun tersebut. Artinya, Pemprov DKI mendengarkan aspirasi masyarakat korban penggusuran yang mengharapkan relokasi ke tempat baru.
“Tadinya mereka sebagian menolak untuk dapat hunian. Sekarang masalah ini bisa diselesaikan,” ungkap Gilbert.
Gilbert menampik warga bersedia menerima hunian karena tuntutan mereka mendapatkan ganti rugi tidak terealisasi. Menurutnya, jika warga menerima ganti rugi berupa materi malahan merugikan.
“Nilai materi yang dulu mereka tuntut tentu sudah menyusut dibandingkan nilai hunian,” jelas anggota Komisi B DPRD DKI tersebut.
Kasus tersebut, menurut Gilbert, menjadi masukan bagi Pemprov DKI. Ternyata, warga korban gusuran lebih membutuhkan hunian daripada ganti rugi.
Perwakilan warga korban penggusuran Bukit Duri, Sandyawan Sumardi mengungkapkan, sejak digusur pada 2016, sebanyak 75 Kepala Keluarga bekas warga Bukit Duri belum mempunyai tempat tinggal tetap. Sebagian besar dari mereka hidup menumpang di rumah sanak saudara.
Menurutnya, dengan memiliki tempat tinggal tetap, warga merasa mendapatkan perlakukan pantas dari Pemerintah. “Kami ingin diperlakukan sama dengan warga lainnya. Hidup bermartabat, setara, dan merdeka,” imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih