Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Achmad, MSiĀ menilai saat ini rasio kenaikan harga pupuk sudah di atas ambang batas normal, bahkan kenaikan harga pupuk sudah sangat tidak terkontrol.
Ia mendengar banyak petani sawit mengeluhk dan kelabakan dengan tingginya harga pupuk sejak enam bulan terakhir.
Akibatnya, biaya produksi ikut membengkak, kendati harga TBS sawit sedang naik namun petani tidak bisa merasakannya.
"Laporan dari petani sawit di di 26 provinsi, ada laporan kenaikan harga pupuk merata baik NPK dan tunggal. Kalau harga pupuk tidak terkendali, biaya produksi dipastikan naik signifikan," kata Achmad dalam keterangan persnya, Senin (18/10/2021).
Legislator dari Dapil Riau ini menambahkan persoalan pupuk ini tidak hanya terkait ke ketersediaan tapi juga keterjangkauan harga. Untuk itu, ia berharap Pupuk Indonesia (BUMN) seharusnya menjadi pengawas masalah harga pupuk.
"Bukan malah jadi pemicu naiknya pupuk secara nasional, faktanya pupuk dari Produsen BUMN ini lebih tinggi kenaikannya dibandingkan swasta," tandasnya.
"Saya selaku anggota DPR RI dari Riau, yang merupakan provinsi terluas sawitnya (4,172 juta Ha dari 16,381 juta hektare se-Indonesia), prihatin dengan kondisi ini, miris dan sangat tak beraturan. Dengan kondisi ini tentunya Pemerintah harus mengevaluasi harga pupuk yang kenaikannya sudah tak masuk akal," tandasnya.
Saya menyampaikan kenaikan harga Pupuk sebaiknya seimbang dgn kenaikan harga TBS, jangan pula melampaui rasio kenaikan harga TBS saat ini. Pupuk itu sangat penting bagi Pekebun jangan malah menjadi beban karna pupuk itu pemicu produksi bukan penghambat produksi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: