Achmad Demokrat Dapat Keluhan: Harga Pupuk Terus Naik, Petani Sawit Menjerit

Achmad melaporkan kenaikan pupuk terjadi untuk harga pupuk loco gudang seperti terjadi di Riau, contohnya harga pupuk NPK Pelangi Pupuk Kaltim (BUMN) naik 72% dari Rp5.5490/kg menjadi Rp7500/kg. 

Selain itu, pupuk NPK Mahkota Wilmar naik sekitar 69% dari Rp5.400/kg menjadi Rp7790/kg. Data ini menggambarkan kenaikan pupuk lebih tinggi di BUMN.

Achmad menjelaskan pupuk berkontribusi 55-60% bagi komponen biaya produksi petani. Kalau terus naik,  petani akan bangkrut. Walaupun, harga TBS sawit sedang tinggi.

"Dari informasi kami kumpulkan, harga pupuk naik sudah dari produsen bukan dimainkan distributor. Alasan mereka terjadi kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar diimpor. Pertanyaan kami, bahan baku apa yang naik?," tanyanya. 

Sementara, laporan petani di Sumatera Utara harga pupuk NPK naik menjadi Rp11.000/kg. Di Mukomuko, Bengkulu, harga KCL semula tertinggi Rp 280 ribu per sak, sekarang sudah mencapai Rp 490 ribu per sak dan pupuk  urea sudah mencapai Rp 390 ribu persaknya.

Sementara itu di Kalimantan Selatan, harga pupuk NPK formula 15-15-15 juga naik antara Rp7.500-Rp8.500/kg.

Achmad menjelaskan kenaikan harga pupuk tentunya meningkatkan biaya Produksi (HPP). Dan biaya pemupukan ini di perkebunan Kelapa Sawit menyerap 60% dari total rata-rata Biaya Produksi. Berat memang.  Kenaikan pupuk ini, di mulai pada bulan Februari 2021, trendnya cenderung selalu naik setiap bulan.

Achmad juga menyampaikan bahwa terkait persoalan tersebut akan mempertanyakan ke beberapa produsen pupuk khususnya ke BUMN. 

"Jadi semua merasakannya. Kami paling miris melihat saudara-saudara kami di Provinsi lain yang rerata harga TBS nya lebih rendah 20-30% dari Riau. Seperti di Sulawesi Selatan dan Banten, dimana kenaikan harga pupuk disana bisa kebalikan dari Riau. Artinya Setiap  kenaikan harga TBS Rp100/kg, maka kenaikan tersebut akan terserap oleh harga pupuk Rp.125/kg”, paparnya.

"Kami meminta pemerintah dapat segera turun tangan untuk membantu kendalikan harga pupuk non subdisi khususnya kepada petani sawit. Sebab, petani sawit tidak pernah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Dalam arti, harus berjuang dengan biaya sendiri untuk memperoleh pupuk berkualitas bagus," jelasnya.