Orang Gerindra Sentil Pemerintah, Kebijakan Jokowi yang Melayani Kepentingan Oligarki Ada Tiga

Menurut Politikus Partai Gerindra itu, bahwa parlemen bukanlah lembaga penasihat Presiden, apalagi lembaga pendukung Presiden.

Konstitusi bangsa mengadakan parlemen justru untuk mengawasi, mengawal, serta mengontrol pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

Sehingga, jika lembaga parlemen, atau anggota parlemen gagal untuk bisa bersikap kritis terhadap pemerintah, bangsa ini sebenarnya sedang menarik jarum jam kembali ke belakang, mungkin lebih terbelakang dari posisi Volksraad di masa kolonial dulu.

"Sebab, anggota Volksraad saja dulu bisa bersikap kritis terhadap Belanda. Orang-orang seperti Soetardjo Kartohadikoesoemo, atau Mohammad Husni Thamrin, misalnya, dikenal sebagai para vokalis yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial," ungkapnya.

Secara umum Fadli Zon melihat periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini sebagai periode konsolidasi oligarki.

Agenda-agenda serta kebijakan yang diusung khususnya di bidang ekonomi sebagian besar ditujukan melayani kepentingan oligarki, bukan melayani kepentingan rakyat.

"Situasi pandemi, alih-alih menghambat konsolidasi oligarki, saya lihat justru malah mengakselerasi konsolidasi tersebut," tegasnya.

Dalam catatannya, terdapat sejumlah kebijakan besar di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersifat mengkonsolidasi kekuasaan oligarki.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, eksekutif memperbesar kewenangannya untuk 'melayani oligarki', sembari menggerogoti fungsi kewenangan parlemen.

"Kebijakan yang melayani kepentingan oligarki itu, secara brutal dan mencolok, ada tiga," jelas Fadli Zon.