Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dengar Ucapan Menag Yaqut, PAN 'Mencak-mencak' Sampai Bawa-Bawa Jokowi

Dengar Ucapan Menag Yaqut, PAN 'Mencak-mencak' Sampai Bawa-Bawa Jokowi Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay merespons pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, Yaqut tak pantas berbicara seperti itu. Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan Yaqut juga berpeluang menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Ini dikhawatirkan dapat mendorong munculnya sekelompok orang tertentu, yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

Baca Juga: Ucapan Gus Yaqut Kontroversial, Mujahid 212 Meradang Sejadi-jadinya: Itu Narasi Radikal!

"Seperti ingin mengatakan, Kemenag hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (25/10).

Padahal, sambungnya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang ikut berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia.

"Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," tegas anggota Komisi IX DPR itu.

Dengan alasan tersebut, Saleh berharap, Presiden Jokowi menegur dan memberi peringatan kepada Yaqut. Jangan sampai, menjadi preseden buruk di kemudian hari. Serta menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan.

"Bisa saja, muncul elemen dan ormas lain yang mengeklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain. Persoalannya jadi pelik dan runyam," sebut Ketua DPP PAN itu.

Saleh pun mendesak politisi PKB itu untuk meminta maaf ke publik. Karena hal tersebut merupakan sikap terbaik yang perlu dicontohkan para pejabat.

"Sebaiknya, minta maaf saja atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: