PLN Gandeng ADB Tekan Emisi Karbon di Sektor Kelistrikan RI, Jalin Kerjasama Wujudkan Zero Emissions

Sebagai perusahaan utilitas energi terbesar di Indonesia, PLN bercita-cita untuk memimpin transisi energi dan berkontribusi pada komitmen pemerintah untuk pembangunan rendah karbon dan menahan perubahan iklim. 

Oleh karena itu, PLN telah membuat rencana pengembangan energi ramah lingkungan, dengan menambah kapasitas pasokan listrik hampir 21 Gigawatt (GW) berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2030. 

Sejalan dengan rencana tersebut, PLN akan menghentikan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dengan perencanaan yang matang dan komprehensif. 

"Dalam jangka panjang, kami menargetkan emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat," tuturnya. 

Menurut Zulkifli, untuk mencapai target tersebut PLN tidak bisa melakukannya sendirian, dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Sebab PLN harus menginvestasikan lebih dari USD 500 miliar selama 40 tahun ke depan, sehingga membutuhkan akses ke pembiayaan hijau, hibah pembangunan, dan dukungan G2G. 

"Kami membutuhkan subsidi atau kompensasi untuk menghindari membebankan biaya tambahan kepada pelanggan. Kami juga membutuhkan dukungan dalam berbagi teknologi dan kemitraan dengan para pemimpin dalam pemanfaatan hidrogen dan penangkapan karbon. Serta dukungan kebijakan untuk mempercepat peralihan kendaraan listrik," paparnya. 

Pada kesempatan yang sama, ADB Vice President Ahmed Saeed mengatakan, ADB sudah bekerjasama dengan Indonesia lebih dari 50 tahun. Kerja sama dengan PLN kali ini kata dia merupakan kesempatan baik untuk bisa bersama sama mencapai transisi energi menuju energi bersih. 

"Kesempatan ini sangat baik bagi kami dan PLN dalam mendukung Indonesia menuju transisi energi dari energi yang tinggi karbon menjadi energi bersih," katanya. 

Saeed juga mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang menjadi mitra ADB dalam pilot project Energy Transition Mechanism (ETM). Program ini merupakan program dukungan ADB dalam  pengurangan karbon yang bertujuan untuk menggunakan pembiayaan publik-swasta untuk mempercepat pensiunnya pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan yang bersih dan terbarukan sumber energi. 

"ADB baru-baru ini menyelesaikan studi pra-kelayakan ETM dan sekarang mengerjakan studi kelayakan penuh," ujar Saeed. 

Director General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam juga mengungkapkan kerja sama ini akan berlaku tiga tahun dan bisa ditindak lanjuti kemudian. Ke depan, kedua belah pihak akan membahas lebih spesifik terkait rencana PLN dalam mengurangi porsi PLTU dan beralih ke energi bersih. 

"Tentu harapannya, pada COP berikutnya kami dan PLN mampu mempresentasikan kemajuan dari kerja sama ini. Harapannya, Indonesia akan lebih baik lagi dalam porsi energi bersih dan kami sangat senang bekerjasama dengan PLN dalam proyek energi bersih ini," ujar Ramesh Subramaniam. 

Setelah penandatanganan MoU ini, PLN dan ADB akan mengembangkan program kerja sama tahunan. Pada tahun 2022 dan seterusnya, PLN dan ADB bakal merancang peta jalan dalam rangka menghentikan penggunaan batu bara guna mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.