KTT COP26 Justru Dibanjiri Kritik Oleh Aktivis Lingkungan, Ini Penjelasannya

Jumlah partisipan yang terdaftar untuk menghadiri COP26 berlipat ganda dibanding konferensi iklim PBB terakhir tahun 2019, menjadi hampir 40.000 orang, menurut dokumen yang diterbitkan oleh penyelenggara, Selasa (02/11/2021).

Namun, delegasi dan pengamat dari negara-negara miskin mengatakan rekan-rekan mereka telah berjuang untuk menghadiri KTT. Pembatasan perjalanan akibat COVID-19, perubahan dalam aturan karantina, dan tingginya biaya penerbangan dan hotel menjadi tantangan banyak delegasi untuk menghadiri konferensi secara virtual.

Baca Juga: Indonesia Sebut Manuver Inggris Soal KTT Iklim COP26 Menyesatkan, Inilah Alasannya...

KTT COP26 yang dipuji sebagai "kesempatan terakhir terbaik" untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius adalah kesempatan bagi para pemimpin dunia menyetujui kesepakatan yang akan mencegah perubahan iklim semakin ekstrem.

Suara kolektif dari mereka yang benar-benar membutuhkan aksi iklim yang mendesak adalah yang terpenting, kata Tasneem Essop, Direktur Internasional Climate Action Network, sebuah jaringan global dari 1.500 kelompok masyarakat sipil. "Sayangnya, itu sudah berkurang," kata Essop.

'Pandangan yang tidak dipertimbangkan'

Pemerintah Inggris, yang menjadi tuan rumah acara tersebut, mengklaim pada bulan Mei lalu bahwa COP26 harus menjadi "COP paling inklusif yang pernah ada" dan menawarkan vaksin kepada semua delegasi, pengamat, dan media.

Namun, para peserta justru mengatakan bahwa vaksin dan visa sulit didapat. Yang paling membuat frustrasi, kata mereka, adalah bahwa sebagian besar negara miskin dan berpenghasilan menengah hanya dikeluarkan dari daftar merah virus corona di Inggris, di mana pelancong yang masuk perlu dikarantina selama 10 hari, dua minggu sebelum konferensi.

Dalam waktu sesingkat itu, beberapa delegasi tidak punya pilihan selain tinggal di rumah, sementara yang lain yang memesan perjalanan pada menit-menit terakhir hanya dapat menemukan akomodasi di kota tetangga Edinburgh.

"Jika Anda tidak terwakili, pandangan Anda tidak dipertimbangkan," kata Colin Young, Direktur Caricom, kelompok dari 15 negara Karibia, beberapa di antaranya awalnya masuk dalam daftar merah.

Inti dari permasalahan ini adalah pertanyaan tentang keadilan.