KLH/BPLH Libatkan Masyarakat Sipil Perkuat Aksi Iklim Indonesia di COP30

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah konkret menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng elemen masyarakat sipil. Di sela Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin dialog terbuka bersama lebih dari 20 organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menandai arah baru kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Baca Juga: KLH/BPLH Luncurkan Pos Pengaduan untuk Percepat Respons Isu Lingkungan

Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menegaskan pentingnya pelibatan kelompok rentan dalam kebijakan adaptasi.

“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” ujarnya.

Perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak dipandang sekadar transaksi uang, tetapi bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience) secara menyeluruh.

“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” tegas Ari.

Baca Juga: COP30 Brasil, Menteri Hanif : Indonesia Perjuangkan 7 Agenda Kunci Kebijakan Iklim Dunia

Para perwakilan CSO juga mendorong agar pendanaan iklim global diarahkan pada aksi nyata di tingkat komunitas, bukan hanya untuk peningkatan kapasitas birokrasi. Pendekatan berbasis masyarakat dinilai mampu menciptakan dampak langsung, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelibatan masyarakat di tingkat tapak menjadi sorotan lain. Perwakilan Organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi, menilai perluasan jangkauan Program Kampung Iklim (ProKlim) hingga ke tingkat kota sebagai langkah strategis memperkuat partisipasi masyarakat urban.

“Program Kampung Iklim yang menjangkau warga di tingkat kota menjadi langkah strategis agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam aksi iklim lokal,” kata Vanesha.

Dari YPBB Bandung, Yobel Yaksa menekankan pengelolaan sampah organik sebagai strategi pengurangan emisi gas rumah kaca. “Pengelolaan sampah organik berpotensi besar menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pemulung dan pekerja sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular,” ujar Yobel.

Baca Juga: Indonesia–Inggris Teken MoU Hijau di COP30, Tandai Babak Baru Diplomasi Iklim Dunia

Menanggapi beragam masukan, KLH/BPLH menegaskan komitmen membuka ruang kolaborasi lintas pihak di tingkat nasional maupun global. Hanif menyampaikan bahwa hasil dialog akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan dengan CSO agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri menghadapi krisis iklim, melainkan bergerak bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan.