Penyelenggaraan Pemilu Disebut Sering Tak Berjalan Beriringan, Hal Ini karena...

Warta Ekonomi -

Wakil Direktur Puskapol UI Hurriyah mengatakan bahwa regulasi dan prosedur penyelenggaraan pemilu seringkali tak berjalan beriringan.

Secara prosedural, penyelenggaraan pemilu harus menyediakan ruang komunikasi dan koordinasi di antara para koordinator.

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Formula E, Gimana Nasib Elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024?

“Hal tersebut saat ini jadi membuat tarik ulur penyelenggaraan pemilu jadi terkesan sangat kuat,” ujarnya dalam diskusi “Tarik Ulur Penentuan Jadwal Pemilu, Apakah KPU Masih Independen?”, Beberapa waktu yang lalu

Hurriyah menyayangkan hal tersebut, sebab proses pemilihan seleksi panitia pemilu sudah berjalan.

“Fakta tersebut tentu membuat publik bertanya-tanya,” ungkapnya.

Menurut Hurriyah, hal tersebut sudah tak membicarakan perihal masalah teknis dan prosedur penyelenggaraan pemilu.

“Hal itu sudah berkaitan dengan aspek politis. Ada kepentingan dibalik penentuan jadwal pemilu,” tuturnya.

Hurriyah memaparkan bahwa penyelenggara pemilu melibatkan kepentingan elit, mulai dari pihak penyelenggara, pemerintah, politisi, dan partai politik.

“Pihak yang berwenang memang penyelenggara, tetapi ada pihak lain yang mempunyai kepentingan,” paparnya.

Baca Juga: Surya Paloh Bicara Pilpres 2024, Kekuatan Dahsyat NasDem Diungkap

Hal tersebut tercermin dari pihak pemerintah yang bersikeras menetapkan jadwal pemilu yang berbeda dari KPU.

“Ada opini, bahkan indikasi, bahwa pemerintah ingin melakukan intervensi terhadap kewenangan KPU yang sudah dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, ada pertimbangan tradisi penyelenggaraan pemilu yang biasa dilakukan di waktu tertentu.

“Ada keinginan untuk menjaga keajegan dalam penyelenggaraan, misalnya kalau biasa dilakukan pada April, ya sudah April saja,” ungkapnya.(*)