Anggaran Sumur Resapan Jakarta Telan Biaya Rp 400 M, PDIP : Gak Masuk Akal...

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermanfaat. Utamanya, saat alokasi anggaran yang disuguhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 400 miliar.

"Kalau saya katakan enggak bermanfaat nanti disangkain naif amat gembong. Tapi kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar," kata Gembong saat ditemui awak media di DPRD DKI, Jumat (12/11). 

Dia menegaskan, dana sebanyak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain. Alih-alih hanya pembangunan sumur resapan. "Mungkin akan jauh lebih bermanfaat," ucapnya.

Di tahun ini, dana Rp 400 miliar khusus untuk sumur resapan dinilainya sangat tidak signifikan manfaatnya. Sehingga, dana untuk sumur resapan di tahun mendatang diakui dia akan diusahakan untuk turun ke angka Rp 100 miliar.

"Itu yang kita minta ke teman-teman untuk di drop karena kita lihat di 2021 ternyata tidak sangat signifikan manfaatnya," jelasnya.

Gembong mencontohkan, alokasi dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mulai dari normalisasi sungai berupa pelebaran sehingga tidak akan terjadi penataan kembali atas kampung di bantaran.

"Jadi jangan mimpilah dengan naturalisasi karena ya gimana ya, dia (Anies) mimpi naturalisasi tapi tidak dieksekusi juga," katanya.

Dia menyebut, sebenarnya jika berniat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, bisa melakukan dua eksekusi pekerjaaan sekaligus. Utamanya, penataan permukiman dan pengentasan banjir. 

"Tapi sampai tahun keempat kan tidak ngapa-ngapain," celetuknya.