Bio Farma Targetkan jadi Produsen Dalam Negeri 14 Vaksin Rutin: Demi Kemandirian Sektor Farmasi

Bio Farma Targetkan jadi Produsen Dalam Negeri 14 Vaksin Rutin: Demi Kemandirian Sektor Farmasi Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi

PT Bio Farma (Persero) menargetkan akan menjadi produsen dalam negeri 14 vaksin rutin guna menjadi salah satu kontributor dalam peningkatan kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma Sri Harsi Teteki menjelaskan target-target imunisasi rutin memang sempat tertunda lantaran negara fokus kepada penanganan Covid-19. Akan tetapi, dalam kondisi yang membaik ini, ia menilai imunisasi rutin menjadi salah satu tugas yang perlu segera diselesaikan.

Baca Juga: Bio Farma Jelaskan Struktur Harga Tes PCR Covid-19 di Indonesia, Baca Baik-baik Ya!

"Tentunya kami berharap Bio Farma bisa menjadi bagian untuk meningkatkan kemandirian dari sektor farmasi dan alat kesehatan (alkes) dengan beberapa program pemerintah, seperti rencana produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkesĀ by value danĀ by volume, serta memperkuat ketahanan tanggap darurat. Jadi, jangan sampai kita gagap lagi pada saat pandemi ini terjadi," kata Sri dalam webinar "Memaksimalkan Momentum Kebangkitan Ekonomi Jawa Barat Pasca PPKM" yang digelar oleh Warta Ekonomi, Selasa (16/11/2021).

Terlebih, masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan disebut menjadi visi Presiden Indonesia yang perlu diwujudkan, salah satunya melalui perbaikan pengendalian penyakit yang erat kaitannya dengan imunisasi.

"Bio Farma sangat erat terkait dengan kategori utama program transformasi layanan primer, penyediaan vaksin-vaksin dasar, dan menjadi bagian dari transformasi sistem ketahanan kesehatan, terutama kemandirian bangsa ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri juga mengulas terkait rencana vaksinasi Covid-19 pada 2022 mendatang. Ia menggarisbawahi vaksinasi terhadap kelompok prioritas masih akan ditanggung oleh pemerintah. Adapun kelompok prioritas yang dimaksud mencakup peserta BPJS PBI, penerima PBI di daerah, anak-anak, hingga kelompok yang belum menerima vaksinasi.

Sementara untuk vaksinasi booster, hingga sejauh ini masih dalam tahap pembahasan.

"Ini masih terus dibahas dan nanti ada wacana untuk berbiaya. Mengenai apakah ini menjadi pembiayaan langsung pada masyarakat secara mandiri atau berkelompok melalui badan hukum/badan usaha, ini masih terus dibahas," jelasnya.

Pekiraan rentang harga vaksinasi pun juga masih belum difinalisasi. Menurut Sri, harga vaksin booster akan mempertimbangkan jenis platform yang diizinkan masuk ke golongan vaksinasi berbayar pada 2022 nanti.

"BPKP nanti akan melakukan evaluasi mengenai berapa harga vaksin, berapa harga distribusi, hingga margin yang diperbolehkan untuk diberikan. Berpacu pada vaksin Gotong Royong, semua harga-harga ini apabila ada penurunan harga, maka harga bisa menyesuaikan untuk direvisi," tutupnya.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini