Bersiap Hadapi Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Jokowi Memberi Instruksi untuk Jajarannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya tetap mewaspadai potensi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Terlebih lagi, di beberapa provinsi menunjukkan sedikit tren kenaikan angka penularan virus SARS-Cov-2.

“Ada beberapa indikasi mulai ada kenaikan, itu harus dimonitor secara ketat. Jadi lima-limanya adalah provinsi di Jawa,” ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/11).

Baca Juga: Tokoh Tionghoa Senggol Jokowi, Pak.. Kok Jenderal Andika Nggak Dilantik-lantik, Ada Apa Pak?

BGS inisial beken Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Ratas yang dipimpin Jokowi membahas tentang pembelajaran tatap muka (PTM).

Presiden mengarahkan agar dilakukan surveilans ketat terhadap sekolah yang melakukan PTM sehingga ada penanganan cepat ketika ditemukan kasus Covid-19.

“Saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan pekan ini kami sudah bisa selesaikan bagaimana kami bisa tetap melakukan program tatap muka tetapi dengan surveilans yang aktif dan yang lebih proaktif,” lanjut BGS

Terkait vaksinasi, dia menjelaskan bahwa dari target vaksinasi 208 juta orang, sebanyak 60 persen masyarakat sudah mendapatkan dosis pertama dan 40 persen memperoleh lengkap.

Di akhir tahun, lanjut BGS, pihaknya memperkirakan total suntikan vaksin bisa mencapai 290 sampai 300 juta suntikan.

Dengan perkiraan 78 persen dari target populasi memperoleh suntikan dosis pertama dan 60 persen mendapatkan dosis lengkap.

Baca Juga: Orang PDIP Pamer Foto Datang ke Lokasi Banjir, Langsung Singgung Fadli Zon: Dia ke Mana?

Menurutnya, angka itu sudah melebihi target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 40 persen dosis lengkap.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan tentang masa berlaku dari vaksin. Jokowi berharap daerah bisa memerhatikan masa berlaku vaksin sehingga tidak ada kasus kadaluwarsa.

“Kalau misalnya sudah dekat-dekat kedaluwarsa mungkin bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri," beber BGS. (ast/jpnn)

Baca Juga: Duh Aduh... Kasihan Pak Jokowi, Ada Menterinya yang Disebut Sibuk Urus Persiapan Capres/Cawapres