Anwar Abbas Nyinyir Lagi ke Densus 88: Jangan Beratkan Tugas Jokowi, Dia Dituduh Kriminalisasi Ulama

Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku penangkapan ulama yang dilakukan Densus 88 bisa memberatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anwar Abbas yakin  penangkapan yang dilakukan Densus tanpa sepengetahuan Kepala Negara.

Pernyataan Anwar Abbas ini masih berkaitan dengan penangkapan tiga pemuka agama termasuk salah satu anggota komisi FatwaMUI Zain An-Najahyang baru dilakukan Densus 88 beberapa hari lalu. ketiganya kini telah ditetapkan menjadi tersangka.

"Saya minta tolong lah pada Densus 88 ya, jangan memberatkan tugas Pak Jokowi, karena menurut saya tugas Pak Jokowi sebagai Presiden sudah sangat berat. Dia dituduh macam-macam seperti kriminalisasi ulama, pertanyaan saya tau gak Pak Jokowi tentang hal itu, saya rasa Pak Jokowi tidak tahu," kata Anwar Abbas dikutip dari kanal YouTube Realita Fakta, Kamis (18/11/2021).

Baca Juga: Tak Disangka Tak Diduga Orang MUI Bikin Geger Lagi: Saya Kritik Densus, Saya Langsung Disatroni

Anwar meminta Densus 88 untuk berhenti mengkriminalisasi para ulama, karena itu bukan perintah Presiden Jokowi.

Ia menyarankan Densus 88 agar lebih bisa merangkul masyarakat guna mensukseskan visi misi dari pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena itu semestinya aparatur negara secara bersama-sama merangkul rakyat untuk mensukseskan visi dari pemerintah dan negara kita," katanya.

Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti tindakan beberapa aparat kepolisian yang terekam kamera melakukan aksi tak terpuji kepada rakyat.

Anwar menilai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sangat tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia.

Menurutnya, aparat kepolisian tidak berhak melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat, karena kedudukan rakyat lebih tinggi daripada siapapun.

"Jangan tampil karena hanya punya baju khusus, seragam khusus, memperlakukan rakyat tidak seperti rakyat ya. Jadi yang terjadi di negeri ini bukan kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan orang yang berkuasa dan itu tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia," tutupnya.