Meski Banyak Ditentang, Beberapa Petinggi Negara India Masih Dukung Kripto Demi Tujuan Baik

Warta Ekonomi, Jakarta -

India tampaknya mengambil sikap progresif terhadap Bitcoin (BTC), terutama mengingat fakta bahwa negara tersebut berusaha untuk mencapai sudut pandang yang seragam tentang kategorisasi dan legalitas kelas aset baru ini.

Di tengah banyak rapat kabinet, tanya jawab industri, dan meningkatnya masalah perbankan, perdana menteri negara itu semakin vokal tentang cryptocurrency.

Baca Juga: China dan India Bersiap untuk Putaran Baru Pertemuan Tingkat Komandan Korps

Pada Dialog Sydney, Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan negara-negara demokratis untuk bekerja sama agar mendapatkan hasil maksimal dari cryptocurrency dan teknologi blockchain. Dia juga menyatakan bahwa mereka tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak etis.

Pada hari Senin lalu, Modi berbicara tentang cryptocurrency dalam konteks pencucian uang dan pendanaan teror pada pertemuan tingkat tinggi. Suasana keseluruhan di sekitar pertemuan menunjukkan bahwa langkah-langkah regulasi yang kuat sedang dalam perjalanan, meskipun bersifat berwawasan ke depan dan progresif.

Pemerintah India sebelumnya telah mengambil langkah-langkah untuk membangun infrastruktur regulasi yang kuat untuk sektor yang tumbuh cepat. Ini telah melakukan banyak diskusi tingkat tinggi, termasuk yang diadakan dengan Reserve Bank of India (RBI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta pakar kripto dan peserta industri penting dari dalam dan luar India.

Terlepas dari sudut pandang objektif yang ditawarkan oleh beberapa menteri pemerintah, Gubernur RBI Shaktikanta Das masih belum yakin. Pada hari Selasa kemarin, eksekutif tersebut menyatakan kembali pendiriannya bahwa mengizinkan perdagangan kripto dapat membahayakan sistem keuangan apa pun karena tidak diawasi oleh bank sentral.

Terlepas dari peningkatan popularitas cryptocurrency di India, anggota parlemen masih terbagi atas perlunya sistem regulasi yang komprehensif. Tagihan Bitcoin diharapkan akan dipresentasikan di hadapan legislatif India selama sesi berikutnya. Banyak orang berharap bahwa ini akan memberikan ketenangan pikiran bagi investor dan organisasi.

Seperti dilansir Cointelegraph, Jumat (19/11) India berencana untuk menurunkan Pajak Barang dan Jasa pada pertukaran cryptocurrency dari 18% menjadi 1% melalui reklasifikasi peraturan. Juga, presiden bank sentral Peru baru-baru ini menyatakan bahwa negaranya akan bergabung dengan India dan dua negara lain untuk menciptakan mata uang digital bank sentralnya sendiri, meskipun peraturan kripto masih buram di India.