Punya Posisi Strategis, Menkominfo: Presidensi G20 Perkuat Agenda Transformasi Digital

Menurut Menkominfo peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.

"Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara keberlanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF," jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan melalui DEWG, pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor. Sehingga akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.

"Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya," ujarnya.

Tiga Isu Prioritas

Dalam DEWG, Kementerian Kominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, Konektivitas dan Pemulihan PascaCovid-19 (Connectivity and Post- Covid-19 Recovery).

Pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan menurut Menkominfo akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi. 

"(Hal itu diwujudkan) melalui (1) pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, (2) peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan (3) pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha," jelasnya.

Isu prioritas kedua berkaitan dengan Literasi Digital dan Keterampilan Digital (Digital Skills and Digital Literacy). Menurut Menteri Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan  pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.

Hal itu dilakukan melalui (1) penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, (2) pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta (3) penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.