Kapal Perusak Amerika Bebas Bermanuver, Selat Taiwan Masih Jadi Hal Sensitif China

Warta Ekonomi, Canberra, Australia -

China pada Selasa (23/11/2021) memprotes perjalanan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat melalui Selat Taiwan. Beijing menyebutnya sebagai langkah yang disengaja untuk merusak stabilitas di kawasan itu.

Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Milius “melakukan transit rutin Selat Taiwan” pada Selasa “sesuai dengan hukum internasional.”

Baca Juga: Ada KTT Demokrasi, Biden Siap Undang Taiwan Hadir, China Bakal Marah-marah?

Dikatakan transit kapal melalui selat “menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

“Militer Amerika Serikat terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun yang diizinkan hukum internasional,” kata pernyataan yang diposting di situs Armada ke-7, dikutip laman ABC News, Rabu (24/11/2021).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kapal perang AS telah "melenturkan otot dan menimbulkan masalah di Selat Taiwan berulang kali atas nama kebebasan navigasi."

"Ini bukan komitmen untuk kebebasan dan keterbukaan, tetapi upaya yang disengaja untuk mengganggu dan merusak perdamaian dan stabilitas regional," kata Zhao kepada wartawan pada konferensi pers harian.

Kapal Angkatan Laut AS secara rutin transit di Selat Taiwan, yang terletak di perairan internasional dan merupakan saluran utama antara Laut China Selatan dan perairan utara yang digunakan oleh China, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya.

Protes Beijing mengikuti pengenalan jet tempur F-16V Taiwan yang ditingkatkan ke angkatan udaranya untuk membantu melawan ancaman dari meningkatnya jumlah serangan oleh pesawat tempur China ke wilayah udara di sekitar pulau itu.

China mengklaim pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya sendiri untuk dianeksasi secara paksa jika perlu. AS hanya memiliki hubungan tidak resmi dengan Taiwan, tetapi menyediakan pulau itu dengan senjata pertahanan dan secara hukum terikat untuk menganggap ancaman terhadap pulau itu sebagai masalah “keprihatinan serius.”