Pro Kontra Aturan Pelabelan Kemasan Pangan Mengandung BPA

“Industri berhak melakukan kegiatan ekonomi, namun tentunya dengan memperhatikan rambu-rambu kebijakan yang jelas dan mengedepankan kesehatan diatas segalanya,” tutup Nia.

Melihat kondisi saat ini, di mana terjadi pro dan kontra akan rencana lahirnya regulasi pelabelan kemasan pangan mengandung BPA oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dr. Makky Zamzami, Koordinator Satgas Covid PBNU, anggota Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU), mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi dan jalan tengah yang  dapat mengakomodir semuanya.

“Saya ambil contoh misalnya transisi dari minyak tanah ke kompor gas, atau pelarangan penggunaan kantong plastik di minimarket. Dulu dikecam, dan mendapat banyak pertentangan. Ini hanya masalah komunikasi, masalah altenatif, masalah hal-hal  yang memang baik untuk masyarakat dan industri. Buktinya, bisa tetap berjalan sampai sekarang dan memberi manfaat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bawah ketika satu institusi dan masing-masing institusi ini saling memikirkan, saling memiliki kepentingan, maka carilah kepentingan tengah yang memberikan jalan keluar terbaik.

“Hanya perlu mencoba, mengkaji dan menyadari bahwa end-user itu siapa, produksi atau industri itu siapa, kebijakan siapa, lalu bagaimana mereka bisa saling bersinergi,” tutupnya.