Alirkan USD9,88 Juta dari 1MDB, Najib Razak Divonis 12 Tahun Bui Oleh Pengadilan Malaysia

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Pengadilan banding Malaysia pada Rabu (8/12/2021) menguatkan hukuman mantan Perdana Menteri Najib Razak atas korupsi dalam kasus pertama terkait dengan skandal multi-miliar dolar di dana negara 1MDB.

Najib, yang masa jabatannya sebagai perdana menteri berakhir dengan kekalahan pada pemilihan 2018, dinyatakan bersalah karena mengalihkan sekitar 42 juta ringgit ($9,88 juta) dari SRC International, sebuah divisi 1MDB, ke rekening bank pribadinya pada Juli tahun lalu, dan dijatuhi hukuman sampai 12 tahun penjara.

Baca Juga: Kasus Varian Omicron di Malaysia Ternyata Terdeteksi Sebelum Pengumuman WHO

"Kami menolak mosi tersebut dan menegaskan keyakinan atas semua hukuman," kata Hakim Abdul Karim Abdul Jalil, mengumumkan keputusan bulat dari tiga hakim pengadilan banding yang duduk di ibukota administratif Putrajaya, dikutip laman Al Jazeera, Rabu (8/12/2021).

Pria berusia 68 tahun itu telah diizinkan dengan jaminan sambil menunggu banding, dan pengadilan setuju dia harus tetap bebas saat dia mengajukan banding ke Pengadilan Federal, pengadilan tertinggi Malaysia.

Tujuh dakwaan dalam kasus tersebut melibatkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, beberapa tuduhan pencucian uang dan pelanggaran pidana kepercayaan.

Baik Najib, penasihat utamanya, Muhammad Shafee Abdullah, dan anggota tim pembela lainnya muncul melalui panggilan video dari rumah mereka karena virus corona. Mengenakan setelan gelap, mantan perdana menteri menunjukkan sedikit emosi ketika Hakim Abdul Karim Abdul Jalil membacakan temuan panel.

"Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan dilakukan untuk kepentingan nasional, malah mempermalukan negara," kata Hakim Abdul Karim di pengadilan.

Keputusan pengadilan muncul ketika Najib mencoba kembali ke negara yang telah melalui tiga perdana menteri sejak skandal 1MDB menjatuhkan pemerintahannya. Dia tetap populer di dalam Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang berkuasa, yang sekarang kembali berkuasa setelah kekalahan mereka pada 2018.

Dalam beberapa hari terakhir, Najib dan tim hukumnya telah berusaha untuk memperkenalkan bukti baru, dan pada hari Selasa meminta penundaan karena salah satu anggota tim dinyatakan positif COVID-19. Hakim menolak permintaan tersebut, dan menolak aplikasi untuk menerima bukti baru pada sidang daring.

Dalam mencapai vonis bersalahnya tahun lalu, Hakim Mohamad Nazlan Ghazali mengatakan Najib, yang merupakan perdana menteri dan menteri keuangan pada saat pelanggaran, “bertindak di luar batas perilaku yang diizinkan” dalam persetujuan pinjaman, yang kemudian menjadi sumber dana yang ditransfer ke rekeningnya.

Dia mengatakan Najib “diuntungkan” dari persetujuan pinjaman, dan bahwa pembelaan telah gagal untuk menimbulkan keraguan yang masuk akal atas pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan.

Selama banding, pembela berpendapat bahwa Najib tidak tahu uang itu masuk ke rekeningnya atau itu berasal dari SRC. Mereka mengklaim Najib disesatkan oleh pemodal Malaysia Jho Low dan pejabat 1MDB lainnya untuk percaya bahwa dana di rekeningnya adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Saudi.

Low, yang keberadaannya masih belum diketahui, telah membantah melakukan kesalahan.

Sekitar 50 pendukung mantan perdana menteri berkumpul di luar pengadilan, beberapa mengenakan kaos bertuliskan 'bossku' (bos saya). Mereka memprotes ketidakbersalahannya dan mengatakan dia sedang "dianiaya".

“Kami tidak kaget atau kaget dengan keputusan itu,” kata Rosnah Ila, seorang pengusaha yang berada di antara kerumunan kecil itu. “Ini bukan sistem peradilan yang adil, Dia dianiaya tanpa bukti yang memadai. Biarlah keadilan ditegakkan di mata Allah. Orang-orang yang menentang Najib akan membayar mahal.”

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh $4,5 miliar uang pemerintah dikuras dari 1MDB selama masa jabatan Najib.

Mantan perdana menteri menerima lebih dari $ 1 miliar dari dana 1MDB, menurut jaksa, dan menghadapi total 42 tuntutan pidana terkait dengan skandal itu.

Najib adalah pemimpin Malaysia pertama yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi.