Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, soal Indeks Gini Ekonomi yang turun sejak kepemimpinannnya. Jokowi mengaku memikirkan soal Indeks Gini Ekonomi yang mulanya 0,4 persen turun menjadi 0,39 persen.
"Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran gini rasio, waktu saya masuk (awal pemerintahan) 0,41 (persen) lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian, gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya enggak kepikir, kepikiran," ucap Jokowi.
Baca Juga: Desak Presiden Jokowi Bertindak, MUI: Bahaya... Bisa Ganggu Kesatuan Bangsa
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya pernah merasakan menjadi orang susah dan menjadi orang yang tidak susah sehingga Jokowi memikirkan hal tersebut. "Karena saya merasakan jadi orang susah itu, saya merasakan betul dan enak menjadi orang tidak susah, memang," tutur Jokowi.
Jokowi pun memaparkan program pemerintah soal usaha mikro dan ultra mikro yang tidak banyak diketahui masyarakat. Ia pun mengajak MUI untuk melihat langsung program yang telah dibuat pemerintah seperti program PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani-Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).
"Nanti bulan Januari-Februari kalau boleh saya ajak dari MUI dipimpin oleh Buya Anwar Abbas, enggak apa-apa, entah lima orang 10 orang akan kita ajak apa yang sudah kita bangun Mekaar, PNM itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya Rp3-5 juta," ucap Jokowi.
Kata Jokowi, nasabah PNM Mekaar awalnya berjumlah 500 ribu usaha mikro dan ultra mikro pada 2015 silam. Namun, saat ini nasabah PNM Mekaar sudah mencapai 9,8 juta. Bahkan, kata Jokowi, nasabah PNM Mekaar lebih tinggi dari Grameen Bank.
"Sekarang sudah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta. Grameen Bank, totalnya itu hanya 6,5 juta dia mendapatkan nobel, ini kita sudah mendapatkan 9,8 tapi tidak mendapatkan nobel, akan kita tunjukkan, PNM Mekaar ini bekerja," tutur dia.
Jokowi mengharapkan PNM Mekaar terus berkembang. Adapun target nasabah PNM Mekaar kata Jokowi dapat tercapai 20 juta di tahun 2024.
"Yang kecil-kecil ini dikelompokkan, digandeng renteng, kalau satu nggak bisa mengangsur siapa yang membantu, sistem ini sudah berkembang Insyaallah sampai 2024 target bisa mencapai 20 juta, tapi memang masih banyak usaha mikro kecil, usaha ultra mikro ada 64 juta," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut topangan ekonomi informal di Indonesia memang sangat besar. Namun, ia sedih pinjaman bank kepada UMKM hanya 20 persen. "Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga usaha UMKM hanya diberi 20 persen, sisanya yang tengah yang gede," imbuh dia.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa memaksa pihak bank memberikan pinjaman lebih kepada UMKM. Sebab, kata Jokowi bank bekerja berdasarkan kalkulasi.
"Kita maksa pun enggak bisa karena Pak, kami bekerja berdasarkan kalkulasi dan visibility study yang semuanya terkalkulasi, enggak bisa Bapak mendorong-dorong kami. Saya minta 30 persen tapi naik dari 20, ini pun masih tarik ulur tapi dipaksa nggak bisa. Bank kita itu nggak bisa, 'Pak kita ini bekerja dengan kehati-hatian tinggi, nggak bisa bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu'," katanya.
Kritikan MUI ke Jokowi
Anwar Abbas sebelumnya, menyebut Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata Anwar, sebelumnya Indeks Gini Ekonomi Indonesia berada di 0,41 persen. Namun, saat Jokowi memimpin Indonesia, Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun menjadi 0,39 persen.
"Bisa kita lihat dalam Indeks Gini Ekonomi kita yang berada pada 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi (Indeks Gini Ekonomi) 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun menjadi 0,39 (persen)," ujar Anwar dalam sambutannya di Kongres Ekonomi Umat II MUI Tahun 2021, Jumat (10/12/2021).
Kemudian kata Anwar, dalam bidang pertanahan, Indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan yakni 0,59 persen. Kata dia, hanya 1 persen yang menguasai lahan yang di Indonesia.
"Dalam bidang pertanahan, Indeks Gini kita sangat memperihatinkan itu 0,59 artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara, yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ucap Anwar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: