Kiprah Haji Lulung 'The Godfather' Tanah Abang, dari Pengusaha Sampai Perseteruan dengan Ahok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana, atau yang akrab disapa Haji Lulung, meninggal dunia pada Selasa, 14 Desember 2021, di usia 62 tahun. Almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir karena penyakit jantung yang ia derita.

Cukup Populer di Masyarakat

Nama Haji Lulung tentu cukup populer di telinga masyarakat Indonesia. Salah satunya karena sepak terjangnya dalam dunia politik.

Berseteru dengan Ahok

Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada 2013, ia pernah berseteru dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ketika itu masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal itu membuatnya makin sering muncul di media baik elektronik, cetak, online maupun media sosial. Kala itu, Lulung merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebut ada oknum DPRD DKI yang membekingi PKL di Pasar Tanah Abang. Pernyataan itu diduga sejumlah orang ditujukkan kepadanya.

Tokoh Betawi, Pengusaha Asal Tanah Abang

Lulung yang merupakan tokoh Betawi, dan pengusaha asal Tanah Abang itu pun meminta Ahok untuk mengungkap identitas oknum DPRD yang dimaksud.

Baca Juga: Luar Biasa! Haji Lulung dalam Kenangan, Anies Baswedan: Selalu Bicara Kepentingan Masyarakat

“Kalau ada oknum DPRD DKI main di Tanah Abang, jelasin siapa. Wagub jangan selengean (sembarangan). Dia lambang negara, pejabat. Saya sudah bilang ke Pak Jokowi, tolong Wagub ditegur,” kata Lulung. Konflik tersebut kemudian berlanjut yaitu saat sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang dihadiri Ahok pada Senin, 2 September 2013. Fraksi PPP walk out saat sidang paripurna tersebut.

Hak Interpelasi kepada Ahok

Setelah kasus PKL Tanah Abang itu, perseteruan antara Haji Lulung dan Ahok terus berlanjut. Pada 2014, Haji Lulung bahkan menggalang dukungan untuk melakukan hak interpelasi kepada Ahok. Alasannya, Lulung menilai kinerja pemda DKI buruk.

Program tidak berjalan dan penyerapan anggaran sepanjang tahun ini begitu rendah. Lulung juga menyinggung soal demo besar-besaran dari Front Pembela Islam (FPI) kepada Ahok. Dia menilai demo itu menunjukkan bukti masyarakat tak puas dengan kinerja Pemda di bawah kepemimpinan Ahok.

Dalam Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Jumat malam, 31 Oktober 2014, Lulung menyebut Ahok tidak pantas menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi. Sebab, ia menilai Ahok kerap membuat pernyataan kontroversi dan pedas serta tidak memiliki etika budaya.

"Kalau menjadi pejabat publik lalu bicara sembarangan, apa bisa dijadikan contoh? Pejabat publik itu kan harus memberikan penjelasan kepada semua masyarakat, rakyat secara baik. Nah, ini Ahok kan sudah banyak catatan karena telah membuat masyarakat resah," kata Lulung.

Dipecat dari PPP