'KSP Moeldoko Ibarat Vasodilator, Atasi Bottleneck yang Bikin Proyek Strategis Mangkrak'

Terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan tersebut, Varhan yang juga merupakan wakil sekretaris jenderal LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) itu melihat peran Moeldoko yang dominan dan menentukan.

“Jika KSP tidak turun tangan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Dengan turun tangannya Moeldoko, proyek yang terhambat dari seharusnya mulai beroperasi September 2020 itu dimungkinkan bisa dilakukan grand launching pada 2022 mendatang,” kata Varhan. 

Varhan juga mengakui persoalan yang menghambat proyek UIII tersebut memang cukup berat. Salah satu kendala utama dari operasional UIII adalah lahan verponding atau lahan yang dimiliki seseorang sebagai hasil produk hukum pertanahan di zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahan belum terdata, dan lahan yang belum memenuhi syarat dengan total seluas 26,82 hektare. 

“Ini tentu memerlukan figur yang kuat, peduli dan penuh komitmen. Makanya saya sangat mengapresiasi langkah Pak Moeldoko yang awas melihat bahwa proyek ini adalah salah satu ikon keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” kata Varhan.

Varhan juga menyatakan bahwa turun tangannya Moeldoko telah membawa dampak nyata yang signifikan. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyatakan berkomitmen untuk menuntaskan masalah pembebasan lahan ini.  “Itu kan jelas tidak bisa dihilangkan dari turun tangannya Pak Moeldoko,” kata Varhan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menyatakan agar segera menyelesaikan pembebasan tanah yang juga menjadi kendala utama proyek UIII.  

“Sampai dengan saat ini, lahan tidak bersengketa sebesar 75,73 Ha. Pembebasan lahan sudah dilakukan sebesar 11,09 Ha. Sementara itu, sekitar 16,48 Ha sedang dalam proses pembebasan, dan sisanya seluas 12,4 Ha lahan akan dibebaskan pada tahun 2022,”kata Diana, sebagaimana dikutip banyak media.  

Dengan bergulirnya proses yang sempat mengalami bottleneck tersebut, Varhan yakin bahwa pada 2022 mendatang Presiden Jokowi bisa meresmikan langsung operasional Universitas Islam Internasional Indonesia itu. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 29 Juni 2016. Itu merupakan proyek bernilai 3,9 T di atas lahan 142,5 hektare. Kampus dengan tujuh fakultas tersebut-- Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, serta Arsitektur dan Seni--diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.