Penurunan Ketentuan Presidential Threshold Dianggap Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonsia (ASI) Ali Rif'an menyoroti wacana presidential threshold kembali menjadi nol persen.

Sebelumnya, Presidential Threshold alias ambang batas yang mencapai 20 persen dianggap akan mempersulit calon presiden non partai politik (parpol) bertarung pada Pilpres 2024.

Menurut Ali, jika wacana itu teralisasi, kemungkinan calon pemimpin akan makin banyak pilihannya.

"Saya rasa penurunan dari 20 persen memang perlu dilakukan agar rakyat kembali menang tanpa menunggu pilihan dari partai politik," ucap Ali kepada GenPI.co dari Jakarta, Rabu (22/12).

Ali menjelaskan kesempatan bagi calon pemimpin bangsa akan mudah bertambah karena pembatalan presidential threshold 20 persen.

Baca Juga: Presidential Threshold 0 Persen Sulit Terwujud, Ada Tembok Besar dari Partai Politik dan Pemerintah

Menurut dia, masyarakat akan memiliki cukup banyak pilihan yang memang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Jadi, saya rasa jika dikurangi atau bahkan 0 persen, banyak pemimpin muda yang akan bertarung. Rakyat pun bakal banyak punya pilihan. Ini positif," jelasnya.

Ali menambahkan kondisi itu akan mempertegas bahwa Indonesia tidak akan kekurangan calon pemimpin berkualitas.

Dengan aturan presidntial threshold 20 persen, kata dia, hal itu akan memperburuk demokrasi yang mana calon pemimpin nonparpol akan sulit bahkan tidak mungkin untuk maju pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia merasa presidential threshold memang perlu dikaji ulang agar masyarakat juga mendapat kesempatan yang sama dengan parpol.

Baca Juga: Hasil Survei Terhadap Ganjar Pranowo Bukan Jaminan Dipilih PDIP, Semuanya Tergantung Megawati

"Jika memang nol persen, itu akan menjadi kemenangan rakyat. Artinya, rakyat tidak lagi menunggu calon pemimpin dari pilihan parpol," imbuhnya. (*)