Perkebunan Sawit Indonesia Terbebas dari Pekerja Anak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini sektor perkebunan kelapa sawit masih diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan berkomitmen mendukung Indonesia terbebas dari pekerja anak.

Menaker menjelaskan, upaya menurunkan angka pekerja anak merupakan agenda dunia dan Indonesia, yang secara nasional, Pemerintah Indonesia menargetkan pada 2030 Indonesia Bebas Pekerja Anak.

Baca Juga: Ada Kabar dari India, Impor Minyak Sawit Olahan Dibuka Hingga Tutup 2022

Lebih lanjut disampaikan Menaker, pemerintah mencanangkan 204 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau sudah terbebas dari pekerja anak.

Selain itu, Kemenaker juga mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak di berbagai tempat seperti Kawasan Industri Makassar (KIMA) tahun 2014, Kabupaten Gianyar bebas pekerja anak tahun 2015, Karawang International Industrial City (KIIC) tahun 2017, Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) tahun 2018 dan tahun 2020 Kemenaker memberikan penghargaan kepada 23 LSM pemerhati anak yang telah membantu pemerintah dalam program penarikan pekerja anak.

"Satu hal yang terus dikembangkan adalah bagaimana berkolaborasi dan bersinergi dengan pelaku usaha atau dunia usaha untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerja anak," ujar Ida.

Country Director ILO Indonesia, Michiko Miyamoto, memberikan apresiasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI atas aksi dan inisiatif kolaboratif yang sangat penting dalam upaya mengeliminasi pekerja anak khususnya di sektor pertanian.

"Saya mengapresiasi inisiatif yang baik termasuk kemajuan yang baik dalam penghapusan pekerja anak. Hari ini, saya menyambut baik langkah-langkah kolaboratif progresif yang dipimpin oleh Kementerian Tenaga Kerja dan berbagai pemangku kepentingan terkait serta organisasi masyarakat sipil terkait lainnya dan pengusaha, dalam hal ini GAPKI," tutur Michiko, dilansir dari laman InfoSAWIT.com, Kamis (23/12/2021).