Kredit Foto: Antara/Rahmad
Kelapa sawit merupakan komoditas yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun tak dapat dimungkiri, kelapa sawit juga menjadi komoditas yang paling banyak hambatan perdagangannya.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian Mudhalifah Machmud mengatakan, Indonesia merespon hal tersebut dengan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu ISPO.
Baca Juga: Perkebunan Sawit Indonesia Ternyata Banyak Berasal dari Degraded Land
Tidak hanya itu, penguatan politik kelapa sawit berkelanjutan juga dilakukan lewat Inpres RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan). RAN KSB merupakan peta jalan menuju perbaikan kelapa sawit berkelanjutan; acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, CSO dan lembaga pembangunan internasional dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2024.
RAN KSB penting untuk peningkatan iklim usaha kelapa sawit, peningkatan produktivitas dan kualitas sawit pekebun, percepatan pemenuhan ISPO, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs.
Dalam laman mediaperkebunan.id dituliskan, pemerintah Indonesia sudah merespon baik dengan menyatakan memang ada masalah, tetapi sekarang sedang dalam proses memperbaiki.
Hal ini ditujukan dengan regulasi Inpres Moratorium yang kelihatannya tidak akan diperpanjang lagi, Inpres RAN KSB, dan Perpres ISPO. Penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan diatur lewat UUCK dan produk hukum turunannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
