Daerah yang Minim Inovasi dan Terbososan, Tito Kasih Warning

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk memantau pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai kurang inovatif bahkan tak dapat dinilai inovasinya. 

Hal itu perlu dilakukan setelah melihat laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Saya akan turunkan tim dari Kemendagri, gabungan dari Ditjen Otda (Otonomi Daerah), BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan), dan dari Itjen (Inspektorat Jenderal)," kata Mendagri di Jakarta, Rabu (29/12/2021). 

Tim yang akan dibentuk tersebut nantinya bertugas untuk menginventarisasi persoalan yang ada di daerah dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. 

"Nanti kita membuat beberapa tim sesuai regional wilayahnya, kita ingin tahu problemnya apa," tegasnya.

Menurut Tito kunci keberhasilan otonomi daerah terletak pada leadership, kemampuan kepala daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi guna menyejahterakan masyarakat.  Karena itu, ia mengaku prihatin apabila ada daerah yang kurang inovatif, bahkan tak bisa diukur inovasinya. 

Diketahui dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) 2021, terdapat 166 pemerintah daerah yang dinilai kurang inovatif, dan 23 daerah lainnya yang tak dapat dinilai. Angka ini memang lebih turun dari tahun sebelumnya yang mencatatkan sebanyak 58 daerah tak dapat dinilai.

Namun demikian, Tito tetap menekankan para kepala daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi daerah agar mampu menyejahterakan masyarakatnya.