Ekspor Komoditas Minerba Disebut Hanya Untungkan Kaum Oligarki

Ekonom Faisal Basri menyebut, ekspor komoditas minerba hanya menguntungkan kaum oligarki. Di saat yang sama, ekspor komoditas minerba sama sekali tidak berkontribusi dengan penerimaan negara.

"Semua itu, politik dan ekonominya, institusinya, ditambah dengan putusan MK, pada memuluskan cengkeraman oligarki," kata Faisal dalam "Zoominari Kebijakan Publik: Evaluasi dan Outlook 2022 Ekonomi Politik Indonesia" oleh Narasi Institute, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: 2022 Jadi Kesempatan Terakhir, Ekonom ke Pemerintah: Tuntaskan Perbaikan Ekonomi!

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Minerba yang berada di bawah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, komoditas minerba tidak dikenai pajak ekspor.

Sementara itu, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara yang termasuk komoditas minerba menyumbang US$30 miliar hingga November 2021. Kemudian, iron and steel menyumbang US$18 miliar.

"Semua ini kontribusinya hampir 40% dari penerimaan ekspor. Jadi, yang menikmati adalah tiga kelompok ini yang dikuasai para oligarki," pungkasnya.

"Bahkan, ekspor bahan bakar mineral untuk tahun ini sudah mencapai Rp500 triliun. Kalau 10% saja mengucur ke roda politik, Rp50 triliun udah bisa mempresidenkan siapa saja. Mereka tidak bayar pajak ekspor," paparnya.

Padahal, bila mengikuti formulasi UUD 1945, pemerintah seharusnya bisa memperoleh minimal Rp118 triliun dari ekspor bahan bakar mineral, menurut Faisal.

"Kan untuk kemakmuran rakyat dan negara diberi kewajiban untuk mengatur agar windfall dari batu bara ini dinikmati oleh rakyat juga dengan cara mengenakan pajak ekspor, misalnya 25% Rp118 triliun, sebagaimana yang ditetapkan di CPO," tandasnya.