Faisal Basri: Ada Proses Pelemahan Institusi Ekonomi dan Politik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom Faisal Basri menilai, ada suatu proses pelemahan institusi dalam struktur ekonomi negara. Hal ini ia lihat dari kinerja perekonomian negara.

"Di mesin produksinya itu ada proses pelemahan institusi, baik ekonomi maupun politik," kata Faisal dalam "Zoominari Kebijakan Publik: Evaluasi dan Outlook 2022 Ekonomi Politik Indonesia" oleh Narasi Institute, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: Ada Wacana 'Bunuh' Premium, Faisal Basri: Bereskan Dulu Pertaminanya

Ia kemudian memaparkan beberapa contoh pelemahan institusi dari hasil pengamatannya.

Dari sisi politik, hal tersebut terlihat dari penurunan indeks demokrasi, gagasan amandemen UUD 1945, hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, juga terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikonfirmasi oleh merosotnya corruption perception index.

Faktor lain dari sisi politik yang juga memicu terjadinya pelemahan institusi adalah upaya mempertahankan presidential threshold. "Jadi, nol persen," imbuhnya.

Sementara itu, dari sisi ekonomi dapat dilihat pada kelahiran "anak-cucu" Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian serta Kemenperin Nomor 23 Tahun 2021. Lalu, PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Minerba dan PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Terakhir, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Faisal juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menjadi salah satu faktor pelemahan institusi.

"Semua itu, politik ekonomi institusinya, ditambah putusan MK, bermuara pada memuluskan cengkeraman oligarki. Jadi, bagaimana pun ini yang terjadi," tandasnya.