Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ekonom Fadhil Hasan menilai lembaga penelitian di Indonesia perlu ditata ulang dan ditransformasikan. Hal ini bertujuan agar lembaga penelitian dapat lebih berkontribusi dalam memberikan sumbangan ilmiah terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa.
"Saya kira itu sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan. Karena kita lihat selama ini banyaknya lembaga, terpencarnya, dan kurang kuatnya koordinasi antara berbagai lembaga tersebut menjadi kurang efektif dan efisien," ujar Fadhil dalam Diskusi Publik Narasi Intitute bertajuk "Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Birokratisasi Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Indonesia", Jumat (7/1/2022).
Baca Juga: Sembarangan Suntik Vaksin Covid-19, Guru Biologi di Amerika Ditangkap Polisi
Selain itu, dia juga melihat dana yang dikeluarkan oleh negara untuk penelitian dan pengembangan (research and development/RND) terbilang relatif rendah bila dibandingkan negara-negara lain.
"Ada berbagai angka, tapi saya kira kalau kita lihat rasionya terhadap PDB (produk domestik bruto), kita jauh di bawah negara-negara tetangga kita, apalagi kalau dibandingkan negara lain," ungkapnya.
Dia menjelaskan, anggaran dana RND di negara lain menggunakan rumus optimal rasio RND terhadap GDP sekitar 2%. "Kita itu mungkin masih di bawah 0,5%. Jadi, memang masih sangat rendah," tandasnya.
Pernyataan Fadhil ini merupakan tanggapan atas peleburan lembaga Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah 33 tahun lembaga tersebut berkiprah dalam pengembangan penelitian biologi molekuler kesehatan dan obat, baik untuk Indonesia maupun dunia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
