Dibanding Ketua Parpol, Presiden Dinilai Lebih Tepat Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Ekonom Fadhil Hasan menyatakan presiden RI lebih tepat ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dibandingkan Ketua Partai Politik PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pandangannya tersebut mengacu pada argumentasi yang menjelaskan alasan penunjukkan mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengawas BRIN.

Baca Juga: Penunjukkan Ketua Parpol jadi Ketua Dewan Pengawas BRIN DIpertanyakan, Berpotensi jadi Bermasalah

"Dari media massa, dari keterangan Ketua BRIN itu sendiri, beliau mengatakan bahwa yang bersangkutan [Megawati] merupakan politisi yang paling komitmen terhadap RND (research and development). Kedua, dalam rangka memberikan semacam perlindungan politik dan dukungan penganggaran untuk menjamin peningkatan anggaran RND yang lebih besar di masa-masa yang akan datang," papar Fadhil dalam Diskusi Publik Narasi Intitute bertajuk "Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Birokratisasi Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Indonesia", Jumat (7/1/2022).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Co-founder Narasi Institute itu menilai presiden lebih cocok dibebankan amanat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BRIN.

"Seharusnya ya presiden itu sendiri. Presidenlah yang seharusnya memiliki kewenangan dalam hal terkait dengan alokasi anggaran dan juga memberikan perlindungan politik kepada BRIN, kalau memang itu dibutuhkan," jelasnya.

Ia kemudian mencotohkan pada era mantan Presiden RI Soeharto yang memberikan perlindungan politik dan penganggaran kepada B. J. Habibie. Kendati pun saat itu, Soeharto tidak menduduki posisi ketua dewan pengarah lembaga penelitian mana pun.

"Tapi memang kalau memang diperlukan, harusnya yang lebih tepat itu presiden sendiri yang turun tangan langsung. Bukan kemudian mengangkat ketua partai yang notabenenya menurut saya adalah partisan," tandasnya.