Kredit Foto: Pertamina Hulu Rokan (PHR)
Menurutnya, unsur sengaja dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," ungkapnya.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok-Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," tambahnya.
Jadi, PNPK ingin menegaskan, bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah.
"Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
