Menteri Bahlil Buka-Bukaan Soal Ucapan Pemilu 2024 Ditunda, Ternyata...

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut kalangan pengusaha ingin Pemilu 2024 ditunda. Bahlil menyebut, saat itu dirinya diminta oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi untuk menanggapi hasil survei yang dirilis hari Minggu 9 Januari 2022.

Salah satu hasil surveinya diantaranya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo, khususnya kinerja Jokowi yang ada di angka 71 hampir 72 persen.

Baca Juga: Nahloh, Menteri Bahlil Disuruh Senior Demokrat Lakukan Ini

"Saya itu diminta pak Burhanudin Muhtadi indikator untuk menjadi penanggap pada hari Minggu, dalam materinya jadi saya prinsipnya hanya menanggapi hasil survei yang dilakukan Pak Burhanuddin," kata Bahlil dalam perbincangan di tvOne dikutip Jumat 14 Januari 2022

Bahlil menambahkan, dalam survei tersebut juga menunjukkan tren positif bahwa kepuasan publik terhadap pertumbuhan ekonomi, sekalipun belum membaik tapi berangsur-angsur sudah mulai membaik. Bahlil juga mengakui saat ini problem terbesar yakni masalah lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, dan masalah-masalah itu harus dikendalikan.

"Pertanyaan berikutnya menyangkut capres cawapres biasalah itu, kemudian lembaga-lembaga yang bagaimana mendapat perhatian publik, nama paslon lah, muncu lah pada hal terakhir itu ada satu pertanyaan kepada publik yang membuat saya menggelitik, saya sebagai penanggap harus menanggapi isinya dong," kata Bahlil

"Namanya isinya dari A sampai Z, cuma wartawan kok lebih memilih tanggapan saya pada poin ini. Saya tergelitik, begitu wartawan tergelitik jadi ngeri-ngeri sedap barangnya," tambahnya.

Dalam survei tersebut, terdapat pertanyaan kepada responden mengenai masa jabat Presiden yang diperpanjang sampai 2027. Bahlil menyebut dari hasil survei itu, trennya terus meningkat dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. 

Baca Juga: Ucapan Mengejutkan Menteri Bahlil Lahadalia: Memajukan atau Memundurkan Pemilu Bukan Hal Haram

"Bulan September itu 22 persen sampai dengan bulan Desember 33,3 persen setuju, sangat setuju itu 57 persen. Trennya naik, hampir 40 persen. Di dalam tanggapan saya ini mungkin sejalan dengan hasil diskusi saya dengan sebagian dunia usaha. Kebetulan kementerian investasi ini mengurusi dunia usaha, baik pengusaha besar, pengusaha dalam negeri, luar negeri maupun pengusaha kecil," katanya

Dalam hasil kunjungan ke daerah-daerah, lanjut Bahlil, sebagian pengusaha itu mengakui bahwa semua usaha terpuruk selama Pandemi di tahun 2021. Bahlil menganalogikan kondisi pengusaha seperti orang yang sakit dan mau siuman.

"Naik lah ini barang. kemudian tidak jadi rahasia umum, kelaziman, kalau sudah masuk tahun politik itu selalu terpengaruh wait and see dalam orang melakukan aktivitas ekonomi dan investasi. ini diskusi loh bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha," ujar Bahlil

Bahlil mengatakan, para pengusaha ada kekhawatiran, ekonomi yang baru mulai bangkit akan terganggu stabilitasnya jika masuk tahun politik. "Mereka takutkan ketidakpastian dan untuk naiknya lagi berat. Kemudian, teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan apakah memungkinkan ada ruang kalau pilpres itu ditunda?," ujarnya

Bahlil pun menjelaskan, terkait hal itu dia meminta serahkan pada aturan yang ada. "Konstitusi itu serahkan pada hukum dan parlemen, tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Ini masih diskusi saya dengan pengusaha, tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan," kata Bahlil.