Nahloh, Ternyata Ada Pihak Mau Ambil Untung di Lahan Ibu Kota Baru Yaitu...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) mendapatkan informasi terkait masalah pertanahan yang terjadi di wilayah IKN.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ada sebuah institusi yang mengklaim mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengolah lahan IKN seluas 1 juta hektare.

Baca Juga: Fadli Zon Tak Setuju Nama Ibu Kota Negara Baru, Minta Langsung Kasih Nama Jokowi Saja

"Kita tahu misalnya ada satu institusi yang mereka mengatasnamakan PT Konsultan Tanah Nusantara atau apa. Nah mereka mengklaim bahwa mereka dapat tugas dari pemerintah untuk mengolah (lahan) 1 juta hektare," ucapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Doli mengatakan, temuan masalah pertanahan itu didapat saat Pansus RUU IKN berkunjung ke lokasi IKN di Kalimantan Timur. Saat itu, juga secara khusus mengundang Kepala Kanwil BPN.

"Untuk wilayah yang 56 ribu hektare juga ketahuan misal tiba-tiba dalam waktu delapan bulan ini tadinya tahun 2019 akhir di satelit itu kosong semua tapi dalam waktu delapan bulan tiba-tiba ada kelihatan yang berpenghuni," kata dia.

Meski demikian, ia menerangkan, masalah ini pun menjadi perhatian serius bagi DPR. Oleh karena itu, pihaknya ingin masalah ini lekas selesai.

"Jadi sebetulnya satu sisi clear, tapi juga ada yang berupaya untuk main-main. Mau ambil keuntungan dan segala macam. Jadi saya kira itu akan menjadi perhatian kita semua. Supaya memang masalah pertanahan ini, DPR inginnya clean and clear," papar Doli.

Selain masalah pertanahan, Doli juga menyampaikan, pihaknya banyak mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Pihaknya berupaya menyerap semua aspirasi tersebut yang intinya adalah mereka memberikan dukungan tapi dengan catatan. 

"Misalnya mereka ingin dilibatkan ya, kemudian tetap menjaga socio cultural masyarakat sana, jadi mereka tidak mau menjadi masyarakat yang tersingkir," paparnya.

Baca Juga: Saksi di Sidang Buka-Bukaan Soal Acara Baiat Munarman, Ternyata Foto Presiden dan Wapres Sampai di..

Selain itu, kata politikus Partai Golkar tersebut, pihaknya mendapat banyak masukan terkait kepentingan menjaga lingkungan hidup serta dukungan untuk memajukan infrastruktur di wilayah sekitar yang akan menajadi IKN baru.

"Kita dapat masukan intinya mereka menginginkan supaya hadirnya ibu kota negara ini juga bisa mendorong kemajuan mereka ya, membangun infrastruktur yang selama ini mereka merasa masih kurang diperhatikan," ujar Doli.