Polemik Ibu Kota Baru, Asing Dibuat Bingung dengan Rencana Penamaan Nusantara

Warta Ekonomi, London -

Rencana penamaan 'Nusantara' untuk ibu kota Indonesia yang baru rupanya ikut menyita perhatian media internasional. Salah satu yang mewartakannya adalah media Inggris, The Guardian.

Dalam artikel dimuat pada Selasa (18/1/2022), media tersebut menjelaskan bahwa Nusantara bermakna 'kepulauan'. The Guardian lantas menyoroti tujuan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota untuk meringankan tantangan lingkungan besar yang dihadapi Jakarta dan untuk mendistribusikan kembali kekayaan.

Baca Juga: Ahok Disebut Akan Pimpin Ibu Kota Baru, Luhut Langsung Buka-Bukaan, Katanya Akan...

"Pemerintah berharap dapat mengurangi beban Jakarta, kota berpenduduk 10 juta jiwa yang terkenal macet, kerap dilanda banjir, dan merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia akibat pengambilan air tanah yang berlebihan," bunyi artikel itu.

Menurut laporan The Guardian, wilayah Jakarta utara mengalami penurunan sekitar 25 cm per tahun akibat penurunan tanah, bahkan termasuk tembok laut yang dirancang sebagai penyangga untuk masyarakat.

Nama baru 'Nusantara' dipilih dari 80 lebih pilihan oleh Jokowi karena mencerminkan geografi Indonesia dan menjadi ikon internasional, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

"Sejumlah orang menganggap pilihan itu bisa membingungkan karena Nusantara juga digunakan untuk merujuk pada negara kepulauan secara keseluruhan. Ada pula yang mempertanyakan mengapa Nusantara, istilah Jawa kuno, dipilih ketika ibu kota baru dibangun di Kalimantan," sorot The Guardian.

Pengerjaan konstruksinya bisa dimulai tahun ini usai RUU ibu kota baru disetujui pemerintah pada Selasa (18/1/2022).

Dengan pemindahan ibu kota, pemerintah juga berharap dapat meredistribusi kekayaan. Jawa merupakan rumah bagi 60 persen populasi negara dan lebih dari setengah kegiatan ekonominya. Padahal, Kalimantan 4 kali lebih besar.

Jakarta sendiri akan tetap menjadi pusat komersial dan keuangan negara. Namun, fungsi administrasi pemerintah dipindah ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru akan ditempatkan di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Para aktivis lingkungan telah memperingatkan kalau kebijakan itu berisiko mempercepat populasi di Kalimantan Timur dan berkontribusi pada perusakan hutan hujan yang menjadi rumah bagi orangutan, beruang madu, dan bekantan," pungkas The Guardian.