Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Manuver Radikal Perdana Menteri Inggris, Berani Lakukan Ini

Manuver Radikal Perdana Menteri Inggris, Berani Lakukan Ini Kredit Foto: Antara/Rui Vieira
Warta Ekonomi, London -

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu (19/1/2022) melakukan manuver radikal dengan mengakhiri pembatasan covid-19. 

Penghentaian tersebut termasuk kewajiban mengenakan masker, bekerja dari rumah dan paspor vaksin.

Baca Juga: Informasi Mahal Intelijen MI5: Partai Komunis China Bergerilya Susupi Inggris

Dia juga menyebut  bahwa langkah-langkah telah diperkenalkan untuk memperlambat penyebaran varian virus omicron yang sangat menular.

"Banyak negara di seluruh Eropa telah mengalami penguncian musim dingin lebih lanjut, tetapi pemerintah ini mengambil jalan yang berbeda," kata Johnson kepada anggota parlemen.

Dia juga  mengutip penurunan jumlah orang yang dirawat di perawatan intensif karena virus.

"Ilmuwan kami percaya bahwa kemungkinan gelombang omicron kini telah memuncak secara nasional, karena kampanye pendorong yang luar biasa," kata Johnson.

Dia juga menambahkan bahwa pembatasan juga telah memperlambat penyebaran.

Namun demikian, beberapa ilmuwan tidak setuju dengan langkah pemerintah Inggris tersebut. 

"Menghilangkan tindakan dalam menghadapi tingkat infeksi yang sangat tinggi adalah sebuah risiko," kata virolog University of Warwick Lawrence Young.

Dia akan lebih bijaksana untuk menunggu beberapa minggu lagi sebelum menghapus saran untuk bekerja dari rumah dan mandat penutup wajah. 

“Tidak ada jaminan bahwa tingkat infeksi akan terus turun,”  tambah Young.

Inggris telah mengalami 152.513 kematian sejak virus itu muncul di China pada awal 2020.

Johnson saat ini menghadapi krisis politik, termasuk kritik dari partainya sendiri, karena menjadi tuan rumah pesta selama puncak penguncian di negara itu. 

Beberapa mengatakan pelonggaran pembatasan adalah upaya Johnson untuk menopang dukungan di antara kaum konservatif yang tidak setuju dengan pemerintah yang dipimpinnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

Video Pilihan