Integrasi Berbagai Moda Transportasi Melalui TOD

“Untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi umum, prosedur penetapan kebijakan terkait perlu diperjelas dan dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait, terutama untuk menyinergikan karakteristik wilayah administrasi yang berbeda-beda di dalam Jabodetabek,” jelas Deputi Wahyu Utomo.

Implementasi Program JUTPI telah memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya sebagai dasar penentuan strategi kebijakan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi akademisi dalam dan luar negeri sebagai dasar penelitian terkait pengembangan transportasi Jabodetabek, serta khususnya bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dari peningkatan layanan transportasi umum di Jabodetabek.

“Program JUTPI telah dapat terus berjalan dalam jangka panjang berkat kerja sama yang kuat antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, dan JICA. Ke depannya, diharapkan pelaksanaan JUTPI-3 hingga tahun 2025 juga didukung oleh semangat kerja sama yang lebih baik lagi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan,” pungkas Deputi Wahyu.

JUTPI-3 akan dilaksanakan melalui kerja sama JICA dengan Tim Counterpart dari Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sebagai Chair, didukung oleh 4 Co-Chair yaitu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Member dari unit kerja terkait lainnya dalam Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dalam wilayah Jabodetabek, dan operator transportasi serta badan usaha terkait pengembangan TOD di Jabodetabek,