Pecah!!! Susi Air Somasi Bupati Malinau Minta Maaf dan Ganti Rugi Rp8,9 Miliar!

Buntut pengusiran paksa terhadap armada pesawatnya pada 2 Februari 2022 lalu, Susi Air akhirnya melayangkan somasi kepada Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus.

"Langkah hukum diambil untuk merespons pelanggaran serius terhadap upaya paksa/eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat dan petugas," kata Donal Fariz selaku kuasa hukum Susi Air, dikutip dari keterangan tertulis, Senin 7 Februari 2022.

Donal yang melakukan somasi dari VISI Law Office itu menambahkan, langkah hukum tersebut ditempuh tidak hanya bagi kepentingan Susi Air saham "Tapi juga untuk kepentingan masyarakat lebih luas," ujarnya.

Somasi yang dilayangkan per hari ini, Senin 7 Februari 2022 itu ditujukan kepada Bupati dan Sekda Malinau, sebagai dua pihak yang dinilai yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pengusiran armada Susi Air tersebut.

Adapun keempat poin somasi Susi Air antara lain yakni:

1. VISI LAW OFFICE sebagai kuasa hukum secara resmi mengirimkan Somasi/teguran pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dan ditujukan kepada dua pihak yakni (1) Sdr. Wempi Wellem Mawa (Bupati Malinau) dan (2) Sdr. Ernes Silvanus (Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau). Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari Hanggar;

2. Kuasa hukum menilai, penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau diduga merupakan tindakan melawan hukum karena tidak sesuai dengan tugas Satpol PP sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi

Baca Juga: Setelah Pesawat Maskapainya Dilakukan Pengusiran Paksa, Ini yang Dikhawatirkan Susi Pudjiastuti

3. Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009