Bu Megawati Harus Ambil Sikap, Gara-gara 'Ulah' Ganjar Pranowo di Desa Wadas, Banteng Bakal Kepleset

Pengamat politik Saiful Anam berpendapat peristiwa di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, bakal menggerus suara PDIP pada Pilpres 2024 nanti.

Untuk itu, dia menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Jawa Tengah merupakan lumbung suara PDIP.

"Karena dengan adanya peristiwa Wadas sangat merugikan PDIP, apalagi beritanya sangat massif. Saya kira sudah saatnya Megawati bersikap tegas," kata Saiful di Jakarta, Kamis (10/2).

Karena jika tidak, kata Saiful, aset suara besar PDIP di Jateng bisa terus tergerus dengan adanya peristiwa mengenai Wadas tersebut.

Baca Juga: Sentil Ganjar Soal Insiden Wadas, Mulait: Kalau Merasa Bertangungjawab Cabut Izin Perusahaan!

"Tentu PDIP mesti hati-hati menyikapi adanya berbagai informasi mengenai Wadas, karena kalau tidak, bukan tidak mungkin maka suara PDIP menjadi taruhannya," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan waduk.

Ganjar juga memohon maaf kepada warga Wadas serta meminta agar mengutamakan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar.

Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu menegaskan bahwa dirinya prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas, Kecamatan Bener, termasuk mengenai adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi.

Ganjar mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener, khususnya warga yang masih menolak.

Baca Juga: Yang Nggak Suka Anies Baswedan Jangan Panas Dingin Ya, Penanganan Banjir Dinilai Memuaskan!

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani," ujarnya.

"Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," pungkas Ganjar Pranowo. (*)