Interpelasi Anies Baswedan Sendirian, Prasetyo Edi Jadi Orang Pertama yang Dilaporkan Anggotanya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI terkait penjadwalan sidang paripurna dengan agenda interpelasi Formula E di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). Dalam penjelasannya, Prasetyo mengaku, tidak melakukan kesalahan apapun sehingga ia malah mempertanyakan mengapa sampai harus diperiksa oleh BK.

"Apa kesalahan saya? Saya akan balik BK-kan anggota DPRD yang di rumah terus," kata Prasetyo di ruang rapat paripurna DPRD DKI saat diperiksa BK, Rabu.

Dia mengatakan, sebagai wakil rakyat terpilih seharusnya memiliki kewajiban untuk bekerja. Alih-alih bekerja, Prasetyo, menuding banyak anggota dewan yang memilih berdiam di rumah dan tak datang ke Gedung DPRD DKI. "Harus bekerja, jangan kesannya makan gaji buta. Dan saya akan melihat ke sekretaris dewan siapa-siapa saja yang tidak hadir," tuturnya.

Baca Juga: Kisruh Desa Wadas Akan Berpengaruh pada Jalan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, PDIP Ikut Kepleset?

Prasetyo pun meminta setiap pimpinan untuk melaporkan anggota yang tidak hadir sidang tanpa alasan di gedung DPRD. Menurut dia, hal tersebut juga sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI. "Pake virtual emang bisa, karena lagi pandemi, tapi kan tugas pokok dia harus di lapangan. Jangan enak-enakan, kasarnya makan gaji buta," tutur politikus PDIP tersebut.

Prasetyo merasa kesal lantaran menjadi satu-satunya ketua DPRD DKI yang yang pertama kali dilaporkan ke BK oleh para anggota dewan. Padahal, sambung dia, fungsi dan pokok telah dikerjakan dia sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.

Menyoal jadwal sidang paripurna dengan agenda hak interpelasi Formula E yang ditujukan kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan pada 28 September 2021, yang dianggap bermasalah oleh tujuh fraksi, Prasetyo menampiknya. Menurut dia, hal itu sudah sesuai ketentuan dengan memasukan agenda tersebut di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI sebelumnya dan disetujui banyak pihak.

Alih-alih menyorot permasalahan tersebut, Prasetyo menganggap, hal itu sah karena berada di ruang sidang. Prasetyo menegaskan, permasalahan yang perlu disorot dari tujuh fraksi melawan PSI dan PDIP yang hadir dalam rapat pengajuan hak interpelasi Formula E.

Dia malah meminta Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem, PKB-PPP yang menggelar makan malam dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, yang menolak pengajuan interpelasi, yang perlu dipermasalahkan. "Kalau mereka gentlemen, jangan di restoran kaya parlemen jalanan gitu dong," katanya mengeluh.