Rancangan Perjanjian, BNPP dan KADIN Indonesia akan Konsultasi dengan Daerah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terkait Sinergisitas Pembangunan Ekonomi Daerah dan Desa serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) telah dilaksanakan oleh Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan Ketua Umum KADIN M. Arsjad Rasjid pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Bali, awal Desember 2021.

Baca Juga: Kadin Indonesia Dukung Penuh Pemindahan Ibukota Negara

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon mengatakan, selanjutnya, BNPP dan KADIN telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai ruang lingkup MoU yang akan membahas untuk penyusunan perjanjian kerjasa sama (pks).

Sebagai informasi, saat ini BNPP telah mengelola 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw, dan PLBN Sota. 

Sementara pembangunan PLBN Serasan, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Jagoi Babang, dan PLBN Yetetkun diperkirakan selesai dibangun pada pertengahan 2022. Menyusul PLBN lainnya yakni PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, PLBN Labang, dan PLBN Napan diperkirakan selesai dibangun pada akhir 2022 atau awal 2023. Setelah semua selesai dibangun, kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli.

Robert mengatakan, PLBN yang telah dibangun di perbatasan ini harus dimaksimalkan pemanfaatannya, bukan hanya untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi perlintasan manusia, khususnya dalam konteks administrasi keimigrasian. Namun, PLBN juga harus menjadi episentrum pengembangan ekonomi kawasan perbatasan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

"Kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kawasan penunjang PLBN perlu disiapkan dan dirumuskan dengan menjadikan kawasan PLBN tersebut di atas sebagai lokus kegiatan dan episentrum pengembangan kawasan perbatasan," ujar Robert dalam keterangan tertulis di Jakarta, (15/2/2022).

Menurutnya, rancangan PKS perlu segera dirumuskan agar dapat dilaporkan kepada Mendagri/Kepala BNPP dan Ketua Umum KADIN di akhir Februari 2022. Untuk mematangkan rancangan PKS tersebut, BNPP dan KADIN perlu melaksanakan kunjungan lapangan pada lokasi yang telah disepakati.