Hadapi 2022, Dirut Mind ID Minta Dukungan DPR

Dengan banyaknya program kerja yang akan dihadapi oleh holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan atau Mind ID pada 2022, dibutuhkan dukungan semua pihak tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Utama Mind ID Hendi Prio Santoso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI meminta dukungan kepada anggota maupun ketua terkait beberapa program yang akan dilaksanakan pada 2022. Salah satunya adalah untuk pengembangan industri kendaraan listrik yang luas dengan adanya Indonesia Battery Corporation (IBC).

Baca Juga: Mind ID Pastikan Beberapa Pembangunan Program Kerja Multiyears Selesai 2022

"Kami mohon dukungan regulasi dan tata kelola ekosistemnya dapat disediakan supaya percepatan kegiatan industri baterai electic vehicle beserta ekosistem electric mobility-nya dapat bisa berjalan lebih cepat sehingga dapat mendukung rencana pengurangan emisi dan pemakaian sektor transportasi lebih ramah lingkungan," ujar Hendi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, Rabu (16/2/2022).

Hendi mengatakan, pihaknya juga meminta dukungan akan ketersediaan energi primer dengan harga insentif khusus yang memang dibutuhkan untuk menopang rencana ekspansi grup Mind ID. Seperti yang terjadi di Pomala dan Feni Halmahera Timur dengan pembangkit yang menggunakan gas, perseroan memohon agar mendapatkan tarif insentif yang juga didapatkan oleh beberapa industri.

"Yang biasanya prosesnya melalui Kemenperin yang memberikan rekomendasi, yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM ini, kami mohon bisa dapat gas yang 6 dolar per MMBTU," ujarnya.

Selain itu, Hendi juga meminta dukungan agar mendapatkan listrik denyan harga 3-4 dolar per Kwh untuk penambahan produksi di smelter alumunium dan  ketersediaan BBM yang diperlukan di daerah operasi penambangan maupun smelting.

"Kami juga butuh pasokan dan tarif listrik untuk ekspansi produksi smelter alumunium dan ini juga alhamdullilah PLN sudah memberikan sinyal bahwa akan memberikan support. Namun, kami harapkan dukungan agar kerja sama ini dapat direalisasi dalam waktu dekat," ungkapnya. 

Hendi melanjutkan terkait sentralisasi pengelolaan RKAB secara terpusat di Kementrian ESDM untuk seluruh komoditas tambang. "Karena di masa lalu waktu pengolaan RKAB terpusat di Kementerian ESDM banyak sekali anomali dan kerancuan yang terjadi waktu dilakukan terpecah, termasuk di daerah," jelasnya.

Bukan hanya itu, ia juga meminta dukungan untuk keberlanjutan operasi pertambangan di PT Freeport Indonesia (PTFI) sesuai dengan life of mine plan PTFI beyond atau setelah 2041.

"Sehingga dapat kami jaga rate progres penambangan yang berlaku dan mudah-mudahan bisa tercapai lebih awal. Kami takut rate of progress-nya menurun menjelang 2041 kalau belum ada kepastian bahwa setelah 2041 UIP-nya bakal dilanjutkan," paparnya.

Terakhir adalah dukungan untuk percepatan proses konversi kontrak karya PT Vale Indonesia menjadi UIPK sebelum 2025 sehingga keinginan perseroan untuk bisa menambah porsi kepemilikan di PT Vale Indonesia dapat diwujudkan.

"Terakhir kami mohon dukungan agar TNI dan Polri untuk membentuk satgas nasional pengamanan aset minerba terutama dari gangguan peti," tutupnya.