Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Percuma Gabung Jokowi, Pengamat: Sebelum Terlambat, PAN Lebih Baik Merapat ke Demokrat

Percuma Gabung Jokowi, Pengamat: Sebelum Terlambat, PAN Lebih Baik Merapat ke Demokrat Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Minggu (23/8/2020). PAN menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PAN ke-22 yang dilakukan secara virtual atau online dengan DPW dan DPD di seluruh Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar politik Jerry Massie justru menilai strategi Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi istana untuk melenggang ke Pilpres 2024 kurang tepat.

Menurut Jerry, hal tersebut disebabkan hingga saat ini belum ada keuntungan yang didapat oleh PAN sejak masuk ke dalam gerbang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Gonjang-Ganjing Isu JHT, Begini Keluh Kesah Politikus PAN

"Akan tetapi, menurut saya, hal ini belum terlambat. Sebaiknya mulai sekarang PAN lebih getol memperjuangkan kepentingan rakyat saja," ujar Jerry kepada GenPI.co, Minggu (20/2).

Jerry menyarankan sebaiknya PAN bergabung dengan Partai Demokrat dan PKS untuk menaikkan elektabilitasnya daripada berharap kepada koalisi Jokowi. Pasalnya, menurut Jerry, salah satu alasan PAN bergabung dengan Jokowi ialah agar salah satu kadernya bisa mendapatkan durian runtuh berupa jabatan di kabinet.

"Kalau saya nilai sulit memercayai omongan semua. Hanya pepesan kosong dan angin surga saja. Terlebih lagi, PAN saat ini menjadi pihak yang justru dirugikan," ucapnya.

Terlebih lagi, menurutnya, elektabilitas PAN tidak pernah lebih baik daripada Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Elektabiltasnya kalah telak dari Demokrat. Untuk apa bertahan di koalisi dengan public policy yang amburadul?" tuturnya.

Jerry juga menduga Jokowi memberikan banyak harapan kepada PAN. Namun demikian, sayangnya, menurut Jerry, harapan tersebut telah pupus sejak 2021.

"Jokowi menggunakan rumus politik tarik ulur, setidaknya, seharusnya reshuffle terjadi pada Desember 2021. Akan tetapi, bagaimana faktanya? Nihil," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: