Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tetangga Indonesia Ikut Berapi-api: Invasi Rusia ke Ukraina Adalah Aksi Brutal

Tetangga Indonesia Ikut Berapi-api: Invasi Rusia ke Ukraina Adalah Aksi Brutal Kredit Foto: Reuters/Alexander Ermochenko
Warta Ekonomi, Canberra, Australia -

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut invasi Rusia ke Ukraina "brutal" dan "tidak beralasan."

“Kami mengecam tindakan permusuhan sepihak di Ukraina. Rusia secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Rusia telah memilih perang,” kata Morrison, berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga: Ancaman Putin Kian Ngeri, Posisi Ukraina dan Barat Sulit Diprediksi

"Bersama dengan komunitas internasional, kami bersatu dalam hal yang kuat untuk mengutuk tindakan keterlaluan ini dalam istilah yang sekuat mungkin," kata Morrison, dikutip laman CNN.

Morrison mengatakan sanksi baru akan menargetkan komandan tentara, wakil menteri pertahanan dan tentara bayaran Rusia "bertanggung jawab atas agresi yang tidak beralasan dan tidak dapat diterima," serta bisnis yang telah terlibat dalam pengembangan dan penjualan teknologi dan senjata militer.

Sebelumnya pada Rabu (24/2/2022), Australia mengumumkan sanksi terhadap delapan anggota Dewan Keamanan Rusia.

Morrison mengatakan akan ada "gelombang sanksi lebih lanjut" dan bahwa dia sedang berdiskusi dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan untuk mengambil tindakan terhadap lebih dari 300 anggota parlemen Rusia.

"Kita harus memastikan ada biaya untuk perilaku kekerasan, tidak dapat diterima dan mengerikan ini ... harus selalu ada biaya untuk kekerasan tercela seperti itu."

"Ini adalah pengingat yang mengerikan dari dunia tempat kita hidup, dan di mana ancaman dan agresi para pengganggu dan mereka yang berusaha mengintimidasi orang lain untuk mencari keuntungan mereka sendiri ... adalah kenyataan," kata Morrison.

Morrison mengatakan tidak ada rencana bagi Australia untuk terlibat dalam dukungan militer untuk Ukraina dan bahwa dukungan militer mereka tidak diminta dari pemerintah.

"Kami bekerja sama dengan NATO dan negara-negara anggota mereka. Apa yang kami lakukan adalah bekerja dengan mereka dengan cara lain," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: