Sejarah Baru Sektor Pengembangan SDM ASN Jabar

Di masa lalu, pengembangan kompetensi ASN Jawa Barat (Jabar) hanya bertumpu pada kegiatan pelatihan formal, yang disediakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar. Dengan momentum implementasi Jabar Corporate University sejak 2020, terjadi perubahan besar dalam tata Kelola pengembangan kompetensi ASN ini.

Saat ini, semua perangkat daerah di Jawa Barat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan, analisa dan tata kelola proses pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, melalui Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom).

Baca Juga: DPR Bilang Jabar Bisa Bebas Blind Spot Internet, Asalkan...

"BPSDM Jabar  menjadi yang pertama mengusung konsep Musrenbangkom di antara BPSDM lainnya di Indonesia,"kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja kepada wartawan secara daring, Kamis (24/2/2022)

Setiawan menegaskan, dalam implementasi Jabar Corporate University, harus ada kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BPSDM dengan berbagai perangkat daerah, bahkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Beragam model proses pembelajaran harus dapat dikembangkan, namun tepat sesuai kebutuhan ASN, agar peningkatan kompetensi yang dicapai benar-benar mendukung kesuksesan misi pembangunan di Jawa Barat.

Adapun, Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari mengatakan tujuan penyelenggaraan Musrenbangkom sebagai bagian dari Jabar CorpU ini terinspirasi dari proses Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Diharapkan melalui misi Musrenbangkom Jabar CorpU itu dapat diikat komitmen terkait pengembangan SDM, melalui perjanjian kerja sama dan berita acara dengan semua perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Barat,"

Selain itu, juga menyamakan frekuensi di top mind seluruh stakeholders pemerintahan dan unit kerja/ kepala perangkat daerah tentang mengenai pentingnya pengembangan SDM melalui kolaborasi.

"Misi itu bukan hanya tanggung jawab BPSDM, BKD dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat,"ujarnya

Baca Juga: Dorong Peran Camat, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Kepamongprajaan

Hery menyebutkan sebagai langkah awal dilakukan dengan menjaring dan memetakan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi dari seluruh lembaga dilingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota. Lalu membuat basis data dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang sudah ada RPMN/RPJMD dan Ranwal RKPD, secara top down.

"Akhirnya, hasil analisa menghasilkan keputusan tentang prioritas kegiatan yang akan diakomodasi dalam RKPD 2023 dan tahun selanjutnya, sesuai penyelarasan dengan rencana timeline dalam RKPD,"ungkapnya

Kini, lanjut Hery, BPSDM Jabar lebih bertindak sebagai motor penggerak dari dinamika Jabar CorpU.

"BPSDM Jabar menjadi yang pertama menerapkan dan mengembangkan strategi ini di antara BPSDM lain seIndonesia. Semua diupayakan dalam rangka menyukseskan misi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi,"pungkasnya.