Pemerintah Dorong Percepatan Penanganan Sampah di Bali Jelang Puncak KTT G20

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lakukan percepatan penanganan sampah di Bali. Hal ini penting dilakukan menjelang Pulau Bali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, permasalahan sampah menjadi salah satu isu global, termasuk persoalan di Bali yang menjadi destinasi wisata dunia, dan tempat penyelenggaraan kegiatan internasional. Karena itu, pemerintah ingin menuntaskan persoalan sampah yang ada di Bali. Baca Juga: Jelang KTT G20, Pemerintah Terus Lakukan Pembersihan Pulau Bali dengan Bangun TPST

"Penanganan sampah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, pemerhati lingkungan, dan pihak terkait lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa hari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Mahendra sempat berkunjung ke beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang menerapkan sistem reuse, reduce, dan recycle (3R) dalam mengelola sampah di Kota Denpasar. 

Menurutnya, keberadaan TPS3R bagus dan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam menuntaskan persoalan sampah. Dalam hal ini, masyarakat juga melihat bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi. Untuk itu, perlu terus dilakukan pendampingan agar peningkatan pengelolaan dan produk yang dihasilkan maksimal. 

"Dengan demikian, keberadaan TPS3R benar-benar dapat membuat pengelolaan sampah mandiri. Selanjutnya, kata dia, sistem tersebut perlu direplikasi di tempat lain, sehingga beban sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidakk terlalu banyak," kata dia.

Dia mengatakan, terdapat kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah. Seperti, cara pandang masyarakat yang berbeda dalam melihat sampah serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di tingkat rumah tangga.

 "Idealnya, masyarakat sedari awal sudah melakukan pemilahan sampah sesuai kategorinya, misalnya organik dan non organik. Pemilahan itu dapat memudahkan pengelolaan sampah di TPS3R", jelasnya.

Untuk itu, Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dia pun berharap, nantinya penanganan sampah di Bali dapat tuntas dan menjadi contoh penanganan sampah secara nasional.

Pemerintah Tinjau Lokasi TPST Padang Sambian Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau pembangunanTempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Padang Sambian di Denpasar, Bali, Jumat (25/2/2022). Kunjungan tersbut dimaksudkan untuk meninjau perkembangan pembangunan TPST tersebut.

Sebelumnya,TPST Padang Sambian merupakan salah satu TPST yang tengah dibangun di wilayah Sarbagita Bali (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). TPST tersebut akan dibangun dengan berbasis refuse derived fuel (RDF) yang sebelumnya telah dibangun di beberapa daerah.

Plt. Dirjen Bina Bangda Sugeng Hariyono mengatakan, melalui pengolahan berbasis TPST keberadaan sampah dapat bernilai ekonomis. Praktik tersebut sudah dicontohkan di beberapa tempat pengelolaan sampah yang dikunjunginya selama berada di Bali. pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli 2022 mendatang, sehingga pada Agustus dapat mulai beroperasi.

“Jadi, sampah selain dibuang juga diolah dan diolah itu adalah punya nilai ekonomi, melahirkan UMKM, ada turunan-turunan termasuk memanfaatkan kompos, bahkan kemudian energi baru bisa kita peroleh dari sana dengan memanfaatkan gas metana dari sampah,” ujar Sugeng. 

Dia mengatakan, Kemendagri dalam hal ini berperan memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk mendesain kelembagaan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pengelolaan sampah serta penerapan pungutan retribusi sampah.

 Selain itu, lanjut Sugeng kontraprestasi dari retribusi sampah ini bisa digunakan unt membiayai pengelolaan sampah. Dengan demikian, program dan kegiatan ini akan memiliki jaminan keberlanjutan tanpa harus bergantung pada anggaran pemerintah pusat.  

"Kemendagri juga akan mendampingi pemda untuk memperkuat bisnis proses dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi pasca pengolahan sampah. Serta mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait (terlibat) di dalam program peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu tingkat rumah tangga/banjar hingga ke tempat pengelolaan,” terang Sugeng.

Selain memperkuat peran kelembagaan, memperkuat peran masyarakat juga penting dalam mengatasi persoalan sampah. seperti dengan membangun kesadaran membuang sampah yang diikuti penerapan reward dan punishment.

Sukseskan Puncak KTT G20, Mendagri Turunkan Tim Dukung Pengelolaan Sampah di Wilayah Sarbagita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menurunkan tim ke Provinsi Bali untuk memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mendukung pengelolaan sampah khususnya di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Dalam membuat Model pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengatakan, kunjungan kerja Tim Kemendagri ke Bali merupakan upaya untuk menyukseskan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022 yang akan digelar di Bali. Gelaran tersebut akan melibatkan sejumlah kepala negara, sehingga perlu disiapkan dengan baik. 

“Diantaranya adalah meninjau upaya yang sudah kita lakukan untuk pelestarian lingkungan, termasuk untuk upaya-upaya dalam rangka mereduce atau mengurangi emisi karbon,” terang Sugeng dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin.

Menurutnya, upaya itu dilakukan salah satunya dengan mendukung pengelolaan sampah di Bali agar lebih maksimal, baik dari pembuangan, pengolahan, hingga pemanfaatannya.

Dalam hal ini, daya tampung Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Sarbagita baru 120 ton sampah per hari. Sedangkan ke depan, jumlah itu akan meningkat 4 kali lipat.

“Dari posisi seperti itu maka yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memastikan upaya-upaya ini bahwa sampah itu tidak sekadar dibuang tapi ada nilai ekonomis,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, tim juga akan bertemu dengan pemerintah daerah wilayah Sarbagita agar tetap memberi dukungan terhadap pengelolaan sampah meski G20 2022 selesai digelar. Dukungan itu penting agar program tersebut dapat berkelanjutan, terlebih memiliki nilai ekonomis jangka panjang bagi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kemendagri yang juga Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menambahkan, kehadiran Tim Kemendagri di Bali untuk memastikan pembangunan TPST berbasis refuse derived fuel (RDF) di sejumlah titik berjalan baik dan tepat waktu. Hal itu baik dari sisi regulasi, desain, penganggaran, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan.

Diketahui, saat ini Bali tengah berbenah dalam melakukan pengelolaan sampah dengan membangun TPST berbasis RDF di beberapa tempat. Pembangunan tersebut ditargetkan akan rampung pada Juli 2022 mendatang.