Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wacana Pemilu Diundur Menyeruak, Faldo Maldini: Tentu Saja Ditampung Pemerintah

Wacana Pemilu Diundur Menyeruak, Faldo Maldini: Tentu Saja Ditampung Pemerintah Kredit Foto: Instagram/Faldo Maldini
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menyebut, pemerintah tak mengetahui rencana awal usulan penundaan Pemilu 2024. Dukungan penundaan Pemilu 2024 itu, kata dia, merupakan aspirasi dari partai politik.

Namun demikian, menurutnya pemerintah akan menampung seluruh aspirasi baik dari masyarakat dan juga partai politik, termasuk usulan penundaan pemilu 2024. “Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujar Faldo kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Ia mengatakan, usulan penundaan pemilu tersebut tak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena itu, ia meminta agar pemerintah tak diseret-diseret dalam isu ini. “Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata dia.

Baca Juga: Rama-ramai Ketum Parpol Minta Pemilu Ditunda, Surya Paloh Ambil Sikap Menggelegar, Simak!

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus menjalankan pemulihan ekonomi dan kesehatan setelah terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. “Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” ucapnya.

Faldo mengatakan, Presiden Jokowi pun fokus dalam mengawal transformasi besar bangsa, termasuk rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, mengurangi ketimpangan masyarakat, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, serta menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” kata Faldo.

Seperti diketahui, usulan penundaan pemilu tersebut muncul dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: