Wapres Ma'ruf Amin Minta Kementerian Lembaga Saling Koordinasi Guna Kemajuan Pembangunan UIII

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, khususnya terkait keislaman moderat wasathy. Keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diharapkan dapat menjadi pusat rujukan global Islam moderat tersebut. Karenanya, diperlukan konsolidasi dan evaluasi lebih lanjut antara pihak terkait agar perkembangan pembangunan UIII dapat lebih terarah dan optimal.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan guna pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII.

"Pembangunan UIII harus didukung dari kesiapan aspek akademik, baik persiapan perkuliahan, status dosen, serta penataan ulang proses seleksi mahasiswa," dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Menurutnya, Rektor UIII harus memastikan kesiapan akademik dan aspek lainnya, terkait rencana dimulainya perkuliahan yang sesungguhnya. Seperti memperjelas status dosen yang telah direkrut, menata kembali proses seleksi mahasiswa dengan mengikuti standar global, termasuk untuk membangun dan menerapkan learning management system.

Baca Juga: Maruf Amin Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Lebih lanjut, Wapres meminta UIII dapat mengonsultasikan untuk pemenuhan kebutuhan anggarannya pada tahun anggaran 2023 dan 2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

"Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar segera meriview usulan anggaran pembangunan lanjutan dari sarana prasarana kampus UIII, terutama untuk pemenuhan kebutuhan furnitur dan interior, serta penyelesaian infrastruktur kawasan kampus di tahun 2022," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Wapres menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan program studi agar disesuaikan dengan pembangunan infrastruktur UIII hingga tahun 2024. Dalam hal ini, Rektor UIII melalui koordinasi bersama Menteri Agama dan Menteri PUPR agar segera menyesuaikan reprogramming rencana pembangunan infrastruktur Kampus UIII sampai tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan program studi yang akan dibuka.

Terakhir, Wapres mengimbau agar fungsi UIII sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dapat dioptimalkan sehingga pembangunannya dapat memanfaatkan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mitra UIII.

"Pembangunan UIII selanjutnya agar dapat dibiayai dengan mengoptimalkan status UIII sebagai PTN-BH, yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi bisa memanfaatkan sumber pembiayaan dari skema SBSN dan potensi pembiayaan melalui kerja sama dengan mitra UIII terkait," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, tujuan awal dibentuknya UIII merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki lembaga pendidikan tinggi dengan audiens internasional yang nantinya dapat mendiseminasikan praktik-praktik Islam yang ada di Indonesia kepada dunia.

“Jadi ini lebih merupakan tool of diplomacy. Bukan mencetak akademik tapi ini adalah tool of diplomacy, bahwa kemudian produknya bisa saja pemikir yang hebat yang terus menggaungkan dan menyuarakan praktik Islam di Indonesia tapi bisa juga masuk ke pop culture,” jelas Pratikno.