Gegara Hal Ini, Ketua PSI DKI Gak Ingin Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Warta Ekonomi -

Isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nampak terbelah.

Ketua PSI DKI Jakarta Michael Viktor Sianipar mengatakan, sebagai kader partai, dirinya punya sikap sendiri soal wacana tersebut. 

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imin Cs Bisa Mendadak Mingkem Dengar Omongan Ngabalin, Menohok Banget!

"Sebagai kader partai gue juga punya sikap sebagai pribadi bahwa kalau gue pribadi tidak setuju perpanjangan dan juga tidak setuju ada penambahan masa jabatan," katanya dalam sebuah podcast, Sabtu (5/3/2022).

Michael membantah dirinya bersebarangan dengan sikap DPP PSI terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden itu. 

"Kalau gua sih merasa nggak berseberangan, justru kalau PSI sebagai partainya anak muda, kita ini harus membela dan mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan anak muda pada era reformasi," katanya. 

Dia menjelaskan, terkait perpanjangan masa jabatan, PSI sudah punya sikap tegas. PSI menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, soal amandemen UUD 1945, dia berharap DPP PSI punya sikap yang lebih lugas lagi. 

"Kalau yang gua lihat statemen perpanjangan masa jabatan sudah clear nah yang soal amandemen ini yang gua harap institusi partai mengambil sikap yang lebih lugas lagi terkait mendukung apa tidak," katanya.

Dia mengakui sudah ada pembicaraan di internal partai terkait wacana itu. Dalam pembicaraan itu, ada beragam pikiran yang berkembang. Termasuk soal perpanjangan masa jabatan maupun amendemen. 

"Kalau pembicaraan sih sudah ada ya di internal internal tapi kan kita versi sebagai partai anak muda yang egaliter kita menghargai perbedaan pendapat bahwa setiap orang punya persepsi Mungkin ada yang perpanjangan masa jabatan atau tiga periode," katanya.

Pernyataan Michael seolah berseberangan dengan pernyataan Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti. Di mana dia menyebut, PSI sebagai pencinta dan pengagum Presiden Jokowi akan selalu dan tetap mendukung eks Wali Kota Solo itu memimpin Indonesia kembali.

"Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).