PSI Tolak Usul Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Polisi Baik-baik Saja

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik usulan terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pihaknya menolak jika lembaga penegak hukum tersebut kembali berada dalam kendali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Juru Bicara PSI, Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong tanpa dukungan data dan fakta yang valid.

Baca Juga: Golkar Tegas Tolak Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

Dirinya menilai usulan tersebut merupakan usulan yang tidak berdasar, apalagi mengingat latar belakang tuduhan itu adalah isu pengerahan aparat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Usulan tanpa dukungan data dan fakta itu sudah seharusnya segera kita lupakan, itu datang dari orang panik. Harus kita lupakan karena sudah menjurus fitnah," kata Agus, dilansir Sabtu (30/11).

Agus mengajak masyarakat untuk melihat data terkait dengan penilaian dari Polri. Hasil Survei Litbang Kompas (Juni 2024) menurutnya telah mencatat 73,1 persen warga memberi penilaian positif kepada Polri. Hal tersebut menurutnya menjadi bukti bagaimana masyarakat percaya netralitas dari kepolisian.

"Mohon diingat juga angka ini naik 1,5 persen dibandingkan survei sebelumnya pada Desember 2023 yang 71,6 persen. Kesimpulannya: Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga. Jadi aneh sekali PDIP ujug-ujug mengusulkan hal tersebut," kata Agus.

Sebelumnya, Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengusulkan adanya perombakan kembali soal kedudukan dari Polri. Ia menyarankan lembaga tersebut untuk kembali berada dalam naungan dari Kemendagri atau TNI.

Baca Juga: Usul Kembalikan Polri ke TNI Dinilai Jadi Langkah Mundur dan Upaya Kerdilkan Kerja Polri

Ia mengatakan, usulan tersebut muncul akibat adanya ketidaknetralan aparat kepolisian yang menurutnya terjadi dalam ajang dari Pilkada 2024.