Wacana Tunda Pemilu: Siasat Khianat untuk Perpanjang Kekuasaa

Wacana menunda Pemilu bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi juga siasat jahat untuk memperpanjang kekuasaan tanpa berkeringat. Partai-partai politik harus menolak perpanjangan masa jabatan, meskipun konstitusi diubah.

Ini benang merah diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat (5/2). 

Hadir sebagai pembicara Titi Anggraeni dari Perludem, Prof. Dr. Firman Noor dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Anwar Hafid, anggota Komisi II DPR RI. Diskusi dipandu Yan Harahap, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat.

Baca Juga: Kritik Jawaban Jokowi, Orang Demokrat: Bagaimana Kalau Orang Usul Sistem Khilafah atau Komunis?

Titi Anggraeni mengingatkan wacana penundaan pemilu lebih tepat dibaca sebagai penghindaran pemilu.

"Ini artikulasi keinginan untuk bisa terus menjabat tanpa harus mengikuti pemilu, tegas Titi. Ia mengutip jurnal ilmiah dari Mila Versteeg, “Penundaan pemilu menjadi satu praktik paling populer di dunia, sebagai akal-akalan menerabas pembatasan masa jabatan melalui penghindaran pemilu." 

Berbicara dari Swedia, Prof. Dr. Firman Noor, menegaskan sekarang adalah era politisi mencoreng mukanya sendiri dengan demikian kentara.

“Bagi saya ide menunda pemilu itu penghianatan atas reformasi yang luar biasa," tegas Prof. Firman, " Logika Orde Baru bahwa ekonomi adalah segala-galanya diadopsi kembali, pentingnya stabilitas ekonomi, yang secara salah kaprah dianggap akan hancur lebur ketika kita berpraktik demokrasi dengan baik."

Firman Noor mengungkapkan secara empirik, negara-negara dengan praktik ekonomi terkuat, justru merupakan negara-negara yang menerapkan demokrasi, seperti di negara-negara Skandinavia.

Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mempertanyakan sikap segelintir Ketua Umum parpol yang menyuarakan wacana penundaan pemilu ini. 

Mewakili Fraksi Partai Demokrat, Anwar duduk di Komisi II yang menyeleksi para Komisioner KPU yang baru dan bersama pemerintah, menetapkan tanggal pemilu.

"Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakati bersama tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilakukan Pemilu dan pilpres dan tetap UU Pilkada tidak dilakukan revisi sehingga akan dilaksanakan Pilkada 27 November 2024," tegas Anwar, "Tidak ada satu partai politik pun yang menolak tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu, namun ini kok tiba tiba wacana ketua umum beberapa partai mewacanakan penundaan?"

Untuk menindaklanjuti keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak tegas wacana penundaan pemilu ini, Anwar menegaskan, "Kalaupun konstitusi diubah dan membolehkan perpanjangan masa jabatan, saya tidak mau tiga periode. Saya kira ini harus menjadi sikap bersama para anggota Dewan untuk menegaskan penolakan terhadap wacana perpanjangan kekuasaan dalam bentuk apapun."

Proklamasi Democracy Forum (PDF) merupakan kegiatan kajian isu-isu publik yang rutin diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat.