Bagaimana tanggapan para pengamat soal sikap Jokowi ini? Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Jokowi ini telah menjawab kegelisahan publik. Memupus tekat parpol pendukung pemerintah untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden.
“Kita tidak punya pilihan kecuali melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pemilu bisa saja diselenggarakan secara lebih sederhana, misalnya menggunakan digital election, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang,” beber Yusril.
Baca Juga: Jokowi Sebut Penceramah Radikal, Teriakan Ngabalin Ngeri: Paham Radikal Sudah Masuk Stadium 4
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio beranggapan, peryataan Jokowi soal usulan penundaan Pemilu belum selesai. Narasi Jokowi yang hanya menyebut harus taat konstitusi belum cukup. Mengingat konstitusi itu buatan manusia dan bisa dibuat dengan cepat.
Seharusnya, lanjut dia, Jokowi harus secara tegas menyebut soal jadwal Pemilu 2024. Toh KPU telah memutuskan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
“Selama itu belum diumumkan, akan begini terus,” beber pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah. Menurutnya, Jokowi harus lebih tegas menolak penundaan Pemilu.
“Jika tidak, maka Jokowi dianggap menikmati wacana tersebut, dan ini menjadi celah untuk masuk dalam fase merusak konstitusi yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan sesuai kehendak kekuasaan,” tukas Dedi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: